JAKARTA – Penguatan ekonomi desa dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki setiap wilayah.
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menilai peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan menjadi faktor penting dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah perdesaan. Menurut dia, keterbatasan pendidikan, akses kesehatan, lapangan kerja, serta kondisi geografis yang terisolasi dapat menghambat produktivitas masyarakat desa.
“Studi Kartasasmita pada 1997 menyebutkan akar kemiskinan ada pada rendahnya pendidikan, akses kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan keterisolasian geografis. Intinya, kemiskinan muncul karena produktivitas rendah yang disebabkan keterbatasan pendidikan,” ujar Esther, Kamis (27/8).
Esther mengatakan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pendidikan memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan ketergantungan pada bantuan sosial karena dapat meningkatkan peluang masyarakat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih baik. Sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Jumat, (28/08/2026), pendekatan tersebut dinilai dapat membantu memutus kemiskinan secara berkelanjutan.
“Strategi paling efektif bukan bantuan social,” tegasnya.
Pandangan tersebut muncul setelah laporan Dewan Negara Tiongkok dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada 25 Agustus 2026 menunjukkan peningkatan pendapatan penduduk desa di wilayah yang telah terbebas dari kemiskinan. Pendapatan per kapita tercatat mencapai 18.627 yuan pada 2025, meningkat dari 12.588 yuan pada 2020 atau tumbuh rata-rata 8,2 persen per tahun.
Laporan itu juga mencatat perkembangan infrastruktur dan layanan publik di wilayah perdesaan Tiongkok. Dengan asumsi kurs 1 yuan sebesar Rp2.634, pendapatan tersebut setara sekitar Rp49 juta per tahun pada 2025, sedangkan pada 2020 sekitar Rp33,1 juta.
Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko, menilai ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dapat meningkatkan tekanan urbanisasi. Kondisi tersebut berpotensi menambah persoalan kemiskinan serta beban perkotaan apabila kesempatan ekonomi di desa tidak diperkuat.
“Orientasi pembangunan yang masih tidak seimbang dapat memperlebar kesenjangan, menurunkan taraf hidup di kota, dan meningkatkan kemiskinan,” ujar Suhartoko.
Suhartoko mengatakan Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pembangunan perdesaan Tiongkok, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Menurut dia, karakter ekonomi setiap wilayah berbeda sehingga pengembangan usaha tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam.
Potensi tersebut antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri manufaktur, dan sektor kelautan. Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang membuat warga memiliki lebih banyak pilihan untuk membangun kehidupan ekonomi di daerah asal.
“Strategi berbasis potensi lokal diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup, dan menekan dorongan masyarakat untuk bermigrasi ke kota,” pungkasnya.
Dengan demikian, pengembangan ekonomi desa perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan nasional. Infrastruktur produktif, akses pasar, pendidikan, keterampilan, serta pengembangan potensi lokal menjadi faktor yang dapat membuat aktivitas ekonomi lebih banyak berputar di desa dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi perkotaan. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara