Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pendampingan pelaku ekonomi rakyat didorong tidak berhenti pada pedagang kaki lima (PKL), tetapi diperluas hingga petani, nelayan, dan pelaku industri di desa serta kelurahan. Gagasan tersebut menjadi salah satu agenda Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan yang berlangsung pada 25-27 Agustus 2026.
Perluasan cakupan pendampingan itu diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi dari hulu hingga hilir sekaligus membuka lebih banyak kesempatan usaha dan pekerjaan. Ketua Umum (Ketum) APKLI Perjuangan Ali Mahsun Atmo mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan mulai memberi perhatian lebih besar kepada usaha mikro dan kecil.
“Ke depan akan menangani usaha kecil dan mikro. Artinya, sektor hulu juga kita dampingi,” katanya.
Menurut Ali, penguatan sektor hulu diperlukan karena aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya berlangsung pada tahap perdagangan atau penjualan. Pelaku usaha produktif di wilayah desa, termasuk petani, nelayan, dan industri, juga membutuhkan pendampingan agar kegiatan ekonominya dapat berkembang.
Selain memperluas pendampingan, APKLI Perjuangan berencana menetapkan konsep Modal Usaha Pendampingan dan Produktif (MUPP) PKL Indonesia. Skema tersebut dirancang bukan sekadar sebagai pembiayaan, melainkan metode penyaluran modal yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi sekaligus memperoleh pendampingan.
“Penyaluran kredit apa pun, penyaluran kapasitas usaha ekonomi produktif apa pun kepada pelaku ekonomi rakyat tanpa pendampingan akan tidak efektif, bahkan banyak penyalahgunaan,” tuturnya.
Ali menyebut kebutuhan penguatan ekonomi rakyat juga berkaitan dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Ia menilai pertumbuhan ekonomi perlu dibangun secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Agenda lain yang menjadi perhatian APKLI Perjuangan ialah persoalan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal bagi kelompok usaha yang diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut. Hingga kini, sekitar 3,6 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut telah memiliki sertifikat halal, sedangkan kapasitas program pemerintah diperkirakan baru menjangkau sekitar 1,3 juta UMKM setiap tahun, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu (26/08/2026).
Untuk memperkuat dukungan bagi pelaku usaha, APKLI Perjuangan juga berencana mendorong pembentukan Yayasan Dana Sosial PKL UMKM Indonesia. Lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pelaku PKL dan UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, pembiayaan, serta pendampingan.
“Ini menjadi titik tolak sejarah terbarukan, mumpung pemerintah berpihak kepada PKL dan UMKM,” kata Ali.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menilai keberadaan PKL memiliki kontribusi terhadap perekonomian karena membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memasarkan produk lokal dan produk dalam negeri.
“PKL memberikan kontribusi terbaik bagi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, memasarkan produk-produk lokal yang ada, terutama produk dalam negeri,” jelas Riza.
Perluasan pendampingan hingga sektor hulu diharapkan dapat memperkuat hubungan antara produksi, perdagangan, dan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pelaku ekonomi di desa maupun perkotaan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
