Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BREBES – Digitalisasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperkuat melalui pelatihan bagi sekretaris desa agar pemanfaatan teknologi tidak sekadar memindahkan proses administrasi ke aplikasi, tetapi juga meningkatkan ketepatan data, transparansi anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Implementasi Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital yang digelar secara luring dan daring di King Royal Hotel Brebes, Senin (24/8/2026). Kegiatan itu diikuti sekretaris desa dan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes, Tahroni.
Tahroni menilai perubahan teknologi harus diikuti dengan perubahan pola kerja aparatur pemerintahan desa. Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, cepat, terbuka, dan jelas membuat penguasaan teknologi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Desa memiliki posisi yang sangat penting karena desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.”
“Banyak keputusan pembangunan, pelayanan, pengelolaan keuangan, hingga berbagai program pemerintah bergantung pada data yang ada di desa,” kata Tahroni, sebagaimana diberitakan TribunJateng, Rabu (26/8/2026).
Ia meminta para sekretaris desa tidak hanya mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memahami data dan informasi yang dihasilkan. Data yang akurat dinilai dapat membantu kepala desa menetapkan keputusan pembangunan sekaligus memastikan program dan anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
Tahroni juga mendorong kepala desa memberi kesempatan kepada perangkatnya untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Jangan takut berubah. Mari jadikan teknologi sebagai teman untuk meringankan pekerjaan dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah pusat, Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahri, menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Kabupaten Brebes memiliki 292 desa dan lima kelurahan. Seluruh desa di wilayah tersebut disebut telah menerapkan transaksi non-tunai dengan total 75.944 transaksi serta menyampaikan laporan konsolidasi keuangan desa sesuai ketentuan.
Realisasi pendapatan desa tercatat sekitar Rp662,3 miliar atau 90,1 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp599,4 miliar atau 88,09 persen. Namun, struktur pendapatan masih didominasi transfer yang mencapai 96,21 persen.
Pada sisi belanja, pembangunan jalan dan prasarana jalan menjadi salah satu alokasi terbesar dengan porsi 26,39 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar desa tidak hanya bergantung pada transfer, tetapi juga mampu memperkuat sumber pendapatan secara mandiri.
Digitalisasi kemudian diarahkan menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa secara lebih cepat dan menyeluruh.
Penerapan teknologi tersebut pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Pengelolaan data dan anggaran yang lebih tertib diharapkan mampu membuat setiap penggunaan keuangan desa lebih mudah dipertanggungjawabkan serta semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Brebes. []
Redaksi02 | Nadiya.
