Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berbasis desa dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas akses listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya di wilayah terpencil. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah mengembangkan PLTS secara masif perlu dibarengi perencanaan, jaringan listrik, pembiayaan, dan tata kelola yang kuat.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan pengembangan PLTS berbasis desa dapat mempercepat pemerataan energi sekaligus menekan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan.
“Rencana percepatan penghentian pembangkit diesel serta pengembangan PLTS berbasis desa juga merupakan langkah yang tepat untuk memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor,” ujarnya sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu, (15/08/2026).
Fabby menilai target pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt (GW) menunjukkan energi surya semakin diperhitungkan sebagai sumber energi yang melimpah, cepat dikembangkan, dan semakin kompetitif secara ekonomi.
Namun, pencapaian target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan besarnya kapasitas pembangkit. IESR menekankan pentingnya institusi yang kuat, perencanaan terpadu, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah agar program dapat berjalan konsisten.
Menurut IESR, pengembangan PLTS berbasis desa berpotensi memberikan manfaat lebih luas, mulai dari memperkuat ketahanan energi hingga membuka lapangan kerja baru pada sektor energi bersih dan rantai pasok industri surya.
Fabby mengatakan keberhasilan transisi energi juga sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menjalankan program. Karena itu, diperlukan komando yang jelas serta pengelolaan program sebagai misi energi surya nasional.
“Perlu juga percepatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik, pengembangan sistem penyimpanan energi, reformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional,” katanya.
Selain infrastruktur kelistrikan, pemerintah dinilai perlu menyederhanakan regulasi dan perizinan serta menyediakan skema pembiayaan yang mampu menarik keterlibatan sektor swasta.
“IESR memandang bahwa target yang ambisius ini harus segera diterjemahkan ke dalam peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya,” ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan PLTS berkapasitas 30 GW sekaligus penghentian operasi PLTD berbahan bakar minyak diesel sebesar 13 GW pada 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional.
Prabowo juga menyoroti besarnya potensi energi surya Indonesia yang mendapat sinar Matahari hampir sepanjang tahun. Potensi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik, terutama bagi wilayah terpencil yang selama ini menghadapi tantangan distribusi energi.
“Tidak masuk akal jika pulau-pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien,” ujarnya.
Dengan pengembangan PLTS hingga tingkat desa, akses energi di wilayah terpencil diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada distribusi bahan bakar diesel. Namun, pencapaian target tersebut tetap membutuhkan kepastian pendanaan, kesiapan jaringan, pengawasan, dan keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat agar manfaat energi bersih dapat dirasakan secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
