Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembentukan program kampung budi daya tematik di 40 ribu desa hingga 2029 sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan produksi protein, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis sektor perikanan. Program yang digagas melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dijadwalkan mulai direalisasikan pada Agustus 2026.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program tersebut merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang cakupannya tidak kalah besar dibanding Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, sasaran utama program ialah membangun desa yang mandiri dalam penyediaan protein, pangan, dan karbohidrat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Itu pekerjaan sangat besar juga, tidak kalah dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan menyangkut pekerjaan yang sangat mendasar bagaimana desa-desa itu mandiri protein, mandiri pangan, karbohidrat, dan bisa tumbuh ekonominya,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Validnews, Selasa (21/07/2026).
Program kampung budi daya tematik akan difokuskan pada desa-desa di wilayah daratan yang jauh dari kawasan pesisir. Skema tersebut berbeda dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diperuntukkan bagi permukiman nelayan di kawasan pantai.
“Bukan (di pantai), ini desa, tiap desa. Di darat, ini di darat lain lagi (dari KNMP). Darat ya darat, agar kita itu tadi mandiri swasembada ikan, protein, dan kita menjadi kekuatan eksportir terbesar,” lanjutnya.
Pelaksanaan program melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Desa (Kemendes), pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Sinergi tersebut dilakukan untuk mendukung penyediaan lahan, infrastruktur, serta kebutuhan pendukung lainnya.
Selain memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga menargetkan peningkatan ekspor hasil perikanan melalui pengembangan budi daya berbasis kebutuhan pasar. Salah satu peluang yang disoroti ialah permintaan ikan patin untuk memenuhi konsumsi jemaah haji di Arab Saudi.
“Kita enggak bisa, enggak cukup. Kita mungkin bisa nyembelih (ikan) 10 ton sudah, karena kita enggak ada budi daya. Nah kalau kita punya seperti itu kan tergantung permintaan orang kan, mau ikan apa, kita tinggal siapin bibitnya,” ucap Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menyatakan anggaran program telah tersedia sehingga pelaksanaan dapat dimulai pada Agustus 2026. Saat ini KKP masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, bupati, kepala desa, Kemendes, serta Kemendagri guna memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
“Sekarang sudah mulai di lapangan, sudah masuk, sudah koordinasi. Mulai itu kan artinya dimulai dari koordinasi sampai terlaksana,” kata Haeru. []
Redaksi02 | Nadiya.
