Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah memastikan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dirancang untuk memperkuat perekonomian desa tanpa menggeser usaha warung kelontong maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dahulu beroperasi. Regulasi teknis operasional koperasi ditargetkan rampung pada Agustus 2026 agar seluruh pelaku usaha desa dapat berkembang secara berdampingan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan Kopdes Merah Putih akan difokuskan pada penjualan barang-barang bersubsidi sehingga tidak berbenturan dengan usaha masyarakat yang sudah berjalan.
“Kopdes nanti utamanya menjual barang-barang bersubsidi yang diutamakan. Insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung-warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujar Yandri, sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa (21/07/2026).
Menurut Yandri, pemerintah saat ini tengah menyusun aturan operasional yang mengatur mekanisme pelaksanaan Kopdes, termasuk tata kelola dan pengaturan harga. Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
“Ya nanti di operasionalisasi akan kita detilkan. Tadi diminta Pak Menko Pangan (instruksikan), satu bulan kami dikasih waktu,” katanya.
Saat ditanya mengenai target penerbitan aturan tersebut pada Agustus 2026, Yandri menjawab, “Ya insya Allah Agustus.”
Selain menyiapkan regulasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) mulai menggelar pelatihan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih. Kegiatan itu akan diperluas ke berbagai wilayah agar pemerintah desa dan masyarakat memahami mekanisme pelaksanaan program.
“Sehingga kebijakan ini benar-benar dipahami sampai ke akar rumput di warga desa. Baru sekali kami melaksanakan seminar calon manajer Kopdes kemarin. Insya Allah minggu depan juga kami akan melaksanakan di beberapa kota lagi, mungkin di Sumsel, Sumut, kemudian Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi,” katanya.
Yandri menegaskan sosialisasi menjadi bagian penting agar Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, hingga masyarakat memahami tujuan pembentukan Kopdes Merah Putih.
“Sehingga kebijakan ini benar-benar dipahami dan dimengerti oleh kepala desa, BPD, perangkat desa, termasuk warga desa. Jadi tugas kami mensosialisasikan itu. Yang paling penting,” ucapnya.
Ia juga memastikan keberadaan Kopdes Merah Putih tidak akan bertentangan dengan aktivitas BUMDes. Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru diarahkan saling melengkapi sesuai bidang usaha masing-masing.
“BUMDes dengan Kopdes kerja samanya bagus, kolaborasi. Karena kalau BUMDes selama ini memang sudah punya unit usaha secara khas. Misalkan BUMDes selama ini mengelola desa wisata, kan tidak beririsan dengan Kopdes. Nanti Kopdes bisa menyiapkan kebutuhan desa wisata itu,” ujarnya.
Yandri menambahkan berbagai program yang telah dijalankan BUMDes, seperti desa ekspor maupun desa tematik berbasis komoditas unggulan, tetap dapat berkembang bersama Kopdes Merah Putih.
“Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi. Antara BUMDes dan Kopdes tidak akan saling meniadakan dan tidak akan saling menjatuhkan. Justru saling menguatkan,” tegasnya. []
Redaksi02 | Nadiya
