Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
HALMAHERA TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) mulai menyusun strategi penanganan banjir secara menyeluruh di Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo, Kecamatan Maba Tengah. Langkah tersebut disiapkan berdasarkan hasil observasi dan verifikasi lapangan agar penanganan tidak hanya berfokus pada dampak banjir, tetapi juga menyasar akar penyebabnya.
Pembahasan strategi tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Haltim, Ubaid Yakub, bersama Tim Observasi dan Verifikasi, Kamis (9/7/2026). Rapat merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati Haltim Nomor 188.45/362/55/2026 tentang Pembentukan Tim Observasi dan Verifikasi Penanganan Banjir Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo.
Ubaid menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan hasil kajian lapangan sehingga solusi yang diterapkan benar-benar tepat sasaran.
“Hari ini kita berkumpul untuk mencari solusi yang konkret berdasarkan data hasil observasi dan investigasi yang telah dilakukan tim di lapangan,” ujar Ubaid, sebagaimana diberitakan Halmaherapost, Kamis (09/07/2026).
Menurutnya, pemerintah ingin melihat persoalan banjir secara komprehensif sehingga seluruh rekomendasi yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, hasil investigasi akan menjadi dasar penyusunan langkah penanganan melalui sinergi lintas sektor.
Ketua Tim Observasi dan Verifikasi, Tarudin, mengungkapkan hasil investigasi menunjukkan banjir dipengaruhi sejumlah faktor. Selain curah hujan tinggi, kondisi geografis kedua desa yang berada di kawasan cekungan menyebabkan wilayah tersebut mudah tergenang ketika debit air meningkat.
Tim juga menemukan kapasitas kanal, drainase, dan saluran pembuangan air yang terus menurun sehingga tidak lagi mampu mengalirkan air secara optimal. Selain itu, terdapat tiga titik longsoran di sekitar aliran Sungai Ake Marimba yang menghambat aliran air.
Hasil observasi turut mencatat adanya pembukaan kawasan hutan dan aktivitas produksi kayu oleh perusahaan di sekitar wilayah terdampak. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanganan banjir ke depan.
Tarudin menjelaskan tim terdiri atas unsur lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sesuai keputusan bupati, tim bertugas melakukan observasi dan verifikasi menyeluruh di kawasan terdampak, menyusun rekomendasi penanganan banjir, sekaligus meninjau aktivitas operasional perusahaan di wilayah Maba Tengah. Apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko banjir, koordinasi lintas sektor akan dilakukan untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. []
Redaksi02 | Nadiya.
