Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
CIAMIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Kebijakan tersebut disertai instruksi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa agar mempercepat pelaporan ketika mulai muncul indikasi krisis air di wilayah masing-masing.
Status siaga ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor 300.2/Kpts.314-Huk/Tahun 2026 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat (Jabar) Nomor 1404/PB.02/BPBD tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan personel, peralatan, logistik, dan anggaran apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan penetapan status siaga bukan berarti wilayahnya telah memasuki kondisi darurat, melainkan bentuk kesiapsiagaan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Kami meminta para camat dan kepala desa tidak menunggu laporan menjadi besar. Begitu ada indikasi kekurangan air bersih, segera laporkan agar bisa langsung ditindaklanjuti.”
Ia menambahkan, langkah antisipasi harus dilakukan sebelum masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih atau kebakaran meluas.
“Status siaga darurat ini merupakan bentuk kesiapan pemerintah. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air bersih atau ketika kebakaran sudah meluas. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang.”
Pemkab Ciamis menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciamis memastikan kesiapan personel, armada tangki air, pompa, logistik, dan perlengkapan penanganan kebakaran. Sementara perangkat daerah yang membidangi sumber daya air diminta memantau debit sungai, mata air, embung, bendungan, dan sumber air lainnya sebagai dasar penentuan prioritas distribusi air bersih. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Galuh juga diminta memperkuat koordinasi apabila diperlukan tambahan pasokan air bersih.
Di sektor pertanian, dinas terkait diminta memberikan pendampingan kepada petani melalui penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta optimalisasi sistem irigasi hemat air.
“Petani harus mendapat pendampingan sehingga potensi kerugian akibat musim kemarau bisa ditekan. Jangan sampai kekeringan berdampak pada menurunnya produksi pangan di Kabupaten Ciamis.”
Selain itu, Dinas Kesehatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau melalui penyediaan air bersih di fasilitas kesehatan, peningkatan sanitasi, dan edukasi kepada masyarakat. Pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan, lahan, serta tempat pemrosesan akhir (TPA) juga diperketat bersamaan dengan upaya konservasi sumber daya air.
Herdiat turut mengajak masyarakat menghemat penggunaan air dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.
“Keberhasilan menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Jika kita mampu menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kewaspadaan bersama, maka dampak kekeringan dapat diminimalkan,” pungkasnya, sebagaimana diberitakan Tribun Jabar pada Kamis (09/07/2026). []
Redaksi02 | Nadiya
