JAKARTA – Pengembangan desa wisata berbasis jamu dan wisata kesehatan (medical tourism) menjadi fokus kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pariwisata guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung bagi masyarakat desa di berbagai daerah Indonesia.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, bertemu Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sekaligus mempercepat pengembangan wisata kesehatan nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan sektor kesehatan, obat dan makanan, serta pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, BPOM menyatakan kesiapan mendukung agenda pengembangan desa wisata melalui penguatan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk obat bahan alam maupun pangan olahan yang menjadi bagian dari daya tarik wisata kesehatan.
Menurut Taruna Ikrar, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata berbasis kesehatan karena didukung ribuan desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah.
“Desa wisata tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan produk jamu, herbal, dan pangan lokal yang aman serta bernilai ekonomi tinggi. BPOM siap melakukan pendampingan agar produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 6.261 desa wisata di Indonesia yang terdiri atas 36 desa mandiri, 330 desa maju, 1.015 desa berkembang, dan 4.880 desa rintisan. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi baru apabila didukung produk pangan dan obat tradisional yang memiliki daya saing.
BPOM juga telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah desa wisata jamu, di antaranya Desa Wisata Jamu Kiringan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang, serta Kampung Agrowisata Bukit Herbal di Kabupaten Sumba Timur. Program tersebut dikembangkan sebagai sarana wisata sekaligus edukasi kesehatan masyarakat.
Selain desa wisata, pembahasan juga mencakup percepatan pengembangan wisata medis (medical tourism), terutama di kawasan strategis nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Dalam program tersebut, BPOM berperan mengawal ketersediaan obat dan produk kesehatan melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS).
Taruna Ikrar mengatakan BPOM telah mengintegrasikan layanan perizinan SAS untuk mendukung operasional Bali International Hospital sebagai model layanan wisata medis internasional di Indonesia.
“BPOM mendukung penuh pengembangan medical tourism Indonesia. Namun seluruh proses tetap dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, dan jaminan mutu agar keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Setiap obat yang masuk melalui mekanisme SAS harus dapat ditelusuri dan hanya digunakan sesuai tujuan pelayanan kesehatan yang telah disetujui,” tegasnya, sebagaimana dilansir Ujungjari, Selasa, (23/06/2026).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut baik penguatan kerja sama tersebut. Menurutnya, tren wisata kesehatan dan wellness tourism terus berkembang sehingga Indonesia memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan dengan memadukan kekayaan jamu tradisional, layanan kesehatan modern, serta potensi alam dan budaya nusantara.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap ekosistem wisata kesehatan nasional dapat berkembang lebih cepat, memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa wisata di berbagai daerah. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara