WAKATOBI – Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Yayasan Kepulauan Tukang Besi (YKTB) menyoroti penguatan peran adat dalam pengelolaan kawasan laut, khususnya Karang Atol Wakatobi, melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh adat, nelayan, akademisi, dan pemangku kepentingan di Wangi-Wangi, Senin (22/6/2026).
Forum tersebut digelar sebagai langkah memperkuat konservasi berbasis kearifan lokal di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer, sekaligus menjawab tantangan pengelolaan ruang laut yang semakin kompleks akibat tekanan aktivitas ekonomi dan perubahan lingkungan.
FGD ini menjadi ruang validasi hasil kajian lapangan terkait praktik masyarakat adat dalam menjaga ekosistem atol, yang selama ini dinilai memiliki sistem pengelolaan tradisional berbasis pengetahuan lokal.
Bupati Wakatobi, Haliana, menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan menjadi kunci utama keberlanjutan wilayah kepulauan tersebut.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai adat memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut.
“Berbagai praktik adat yang hidup dalam masyarakat Wakatobi mengandung nilai-nilai konservasi yang relevan hingga saat ini, mulai dari gotong royong, penghormatan terhadap alam, hingga pengaturan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana,” ujar Haliana, sebagaimana diberitakan Rri, Selasa (22/06/2026).
Sementara itu, Ketua YKTB, Saleh Hanan, menjelaskan bahwa FGD ini dilakukan untuk mengonfirmasi hasil penggalian informasi dari sejumlah desa pesisir yang memiliki aktivitas langsung di kawasan Karang Atol Wakatobi.
“Pesertanya terdiri dari nelayan dan perwakilan adat. FGD ini dilakukan untuk mengonfirmasi hasil penggalian informasi yang sebelumnya dilakukan di desa-desa yang penduduknya beraktivitas di kawasan karang atol,” kata Saleh.
Ia menambahkan bahwa masyarakat adat Wakatobi memiliki sistem pengetahuan lokal yang masih hidup dalam pengelolaan ruang laut dan darat, termasuk melalui praktik huma-huma serta pemahaman terhadap musim, siklus ikan, dan kondisi cuaca.
“Masyarakat adat di Wakatobi selama ini mengelola atol sebagai ruang perikanan dan ruang budaya. Di dalamnya ada pengelolaan ruang melalui huma-huma, pengetahuan tentang siklus ikan, musim, dan cuaca yang terkait dengan pengelolaan ruang darat di pulau,” ujarnya.
Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan bahwa sistem adat masih menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, meski tantangan pengelolaan wilayah semakin besar akibat luasnya kawasan dan belum optimalnya kolaborasi antar pihak.
“Tantangannya adalah luas atol yang sangat besar, sementara kerja sama para pihak belum solid,” katanya.
Ia berharap ke depan pemerintah, nelayan, dan lembaga adat dapat memperkuat sinergi, termasuk dengan mengintegrasikan teknologi pengawasan tanpa menghilangkan sistem kearifan lokal yang sudah lama hidup di masyarakat.
“Harapannya ada kerja sama antara nelayan, sara adat, dan pemerintah yang mengintegrasikan teknologi pengamanan dengan kearifan budaya huma,” tutupnya.
Kegiatan ini menegaskan bahwa pengelolaan laut di Wakatobi tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kekuatan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai sistem konservasi alami. []
Penulis: Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara