Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PALU – Puluhan warga Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), mendatangi Sekretariat Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (22/6/2026), untuk menuntut pengembalian 270 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang hingga kini belum kembali ke tangan pemiliknya.
Kedatangan warga yang tergabung dalam Forum Aspirasi Tanah Desa Tojo itu dilakukan setelah berbagai upaya penyelesaian melalui jalur daerah belum membuahkan hasil. Warga menilai hak atas tanah mereka terkatung-katung sejak sertifikat ditarik pada 2021.
Muhamad Alimari, salah seorang warga Desa Tojo, menjelaskan bahwa SHM milik masyarakat ditarik oleh Giswan Lakadjima yang mengatasnamakan Kantor Pertanahan Touna. Menurut warga, penarikan sertifikat tersebut diduga berkaitan dengan keberadaan PT Wana Rindang Lestari (WRL) yang beroperasi di wilayah mereka.
“Alasan penarikan saat itu karena pemilik SHM disebut belum melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepada warga, Giswan berjanji SHM akan dikembalikan setelah BPHTB dilunasi seluruhnya,” ujar Alimari sebagaimana diwartakan Satgas PKA Sulteng, Senin (22/06/2026).
Ia mengungkapkan, sebagian besar warga telah memiliki SHM sejak 2013 dan memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian sebelum perusahaan masuk ke wilayah itu pada 2014. Namun hingga kini, sertifikat yang ditarik belum juga dikembalikan meski banyak warga telah melunasi kewajiban BPHTB.
Warga kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Touna. Menindaklanjuti aduan itu, DPRD Touna menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2026 yang menghasilkan rekomendasi agar seluruh SHM warga segera dikembalikan.
Leonar Topila mengatakan warga telah mendatangi Kantor Pertanahan Touna pada 18 Juni 2026 untuk mengambil sertifikat mereka. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
“Kami menunggu di sana sampai tengah malam, tapi tidak ada hasilnya,” curhat Topila di hadapan Satgas PKA.
Menurut Topila, warga kemudian diarahkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng. Namun saat mendatangi kantor tersebut, mereka kembali diminta mengambil sertifikat di Kantor Pertanahan Touna.
“BPN Provinsi malah menyuruh kami kembali lagi untuk mengambil SHM di Kantor Pertanahan Tojo Una-Una,” ungkapnya dengan nada kesal.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Satgas PKA Sulteng Eva Bande meminta instansi terkait segera mengembalikan seluruh SHM milik warga tanpa syarat. Ia menilai alasan penahanan sertifikat karena persoalan BPHTB tidak dapat dibenarkan, terutama karena sebagian besar warga telah melunasi kewajibannya.
“Alasan penahanan sertifikat karena masalah BPHTB yang belum lunas itu sangat mengada-ada, apalagi sebagian besar warga sudah melunasinya sejak lama. Satgas PKA meminta dengan tegas kepada Kantor Pertanahan Tojo Una-Una untuk segera mengembalikan seluruh SHM warga Desa Tojo secepat mungkin. Jangan biarkan rakyat menderita di atas tanah mereka sendiri karena ego sektoral atau demi melayani kepentingan korporasi,” pungkasnya.
Dalam keterangannya, warga juga menyoroti aktivitas PT WRL yang beroperasi di lima desa, yakni Desa Tojo, Desa Tongku, Desa Pancuma, Desa Sandada, dan Desa Uedele. Perusahaan sebelumnya menawarkan pola kemitraan budidaya kelapa, namun sebagian warga kini menginginkan lahan mereka kembali dikelola secara mandiri.
Kasus ini menjadi perhatian Satgas PKA Sulteng karena menyangkut kepastian hak atas tanah masyarakat desa serta potensi konflik agraria yang berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan. []
Redaksi02 | Nadiya.
