Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOGOR – Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor (Bogor), mencatatkan sejarah baru dalam peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 dengan menjadi lokasi pelaksanaan upacara dan rapat paripurna yang digelar di kawasan Citalahab. Pemilihan desa tersebut menegaskan pentingnya peran Malasari dalam perjalanan sejarah dan pembangunan Bogor.
Peringatan HJB ke-544 yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum mengangkat kembali nilai historis Desa Malasari yang pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Kabupaten Bogor pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan Malasari memiliki posisi strategis dalam sejarah berdirinya Bogor sekaligus menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas pelayanan dan fasilitas publik yang diterima masyarakat setempat.
“Kenapa kami mengajak untuk melaksanakan Hari Jadi Bogor di sini? Tanah yang kita injak di bawahnya ada potensi yang sangat luar biasa. Mineral emas ada di sini, mineral panas bumi ada di sini. Ini adalah titik awal Bogor berdiri. Ini adalah titik awal adanya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Bupati pertama berkantor di Desa Malasari, yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lebak pada saat itu, yaitu Bapak Raden Ipit Gandamana,” jelas Rudy Susmanto, sebagaimana diberitakan RRI, Rabu (04/06/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Bogor yang memiliki 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 6,19 juta jiwa.
“Kami tidak pungkiri masih banyak rakyat kita yang kurang mampu, masih ada stunting di Kabupaten Bogor, masih ada banjir dan longsor di mana-mana. Lantas, siapa yang akan membawa perubahan? Jangan sampai titik awal Bogor berdiri justru menjadi titik paling belakang perkembangan Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Rudy juga meminta dukungan dari pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan PT Sumi Asih untuk berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan yang masih memerlukan perhatian di kawasan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan Pendopo Malasari pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Bogor pada periode 1948 hingga 1950 saat Agresi Militer Belanda II. Dari lokasi tersebut, roda pemerintahan tetap berjalan selama sekitar lima bulan dalam situasi perang mempertahankan kemerdekaan.
Menurut Ajat, nilai sejarah tersebut menjadi alasan kuat mengapa bangunan Pendopo Malasari kini ditetapkan sebagai rumah sejarah dan cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Keberadaan situs bersejarah itu diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong perhatian lebih besar terhadap pembangunan kawasan Malasari ke depan. []
Redaksi02 | Nadiya.
