Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SUBANG – Warga Desa Kotasari, Kabupaten Subang, mempertanyakan transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatayu yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat meski telah berjalan sekitar satu tahun. Warga bahkan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Subang melakukan audit terhadap pengelolaan dana serta hasil usaha BUMDes tersebut.
BUMDes Jatayu diketahui bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, masyarakat menilai perkembangan usaha belum terlihat dan laporan keuangan belum pernah dipublikasikan secara terbuka kepada warga.
“Kami minta APH agar segera turun untuk melakukan audit kepada pengurus serta pengelola dana BUMDes,” ujar Panji mewakili warga, sebagaimana diberitakan Pasundan Ekspres, Senin, (18/05/2026).
Menurut warga, ketidakjelasan terkait penyertaan modal dan hasil usaha menimbulkan dugaan adanya persoalan dalam tata kelola BUMDes. Selain meminta audit, warga juga mendesak agar pengurus membuka laporan pendapatan dan pengeluaran kepada masyarakat desa.
“Kami menduga adanya kolusi di badan pengurus BUMDes, oleh karena itu kami meminta pihak Inspektorat Kabupaten Subang segera mengaudit hasil BUMDes tersebut,” kata warga lainnya, Edi.
Ia menambahkan, sebagian besar warga tidak mengetahui jumlah modal awal maupun pendapatan bulanan BUMDes Jatayu sejak mulai beroperasi.
“Kebanyakan warga tidak mengetahui berapa modal BUMDes dan berapa pendapatan setiap bulannya. Kami berharap APH tidak menutup mata atas dugaan penyimpanan Dana Desa yang di peruntukan untuk penyertaan modal Bumdes,” tandasnya.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Desa (Kades) Kotasari, Kasmirah, mengaku belum menerima laporan rinci terkait aktivitas keuangan BUMDes sejak dirinya dilantik sebagai kepala desa.
“Sejak dilantik saya belum menerima informasi detail mengenai pendapatan maupun pengeluaran BUMDes Jatayu,” ungkap Kasmirah.
Sorotan terhadap pengelolaan BUMDes tersebut memunculkan harapan masyarakat agar tata kelola usaha desa dapat lebih transparan dan akuntabel sehingga benar-benar mampu mendukung peningkatan ekonomi warga desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
