Pemerintah mempercepat transformasi digital pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi berbasis desa sekaligus menopang ketahanan pangan nasional. Upaya ini diposisikan bukan sekedar modernisasi teknologi, namun sebagai langkah sistematis untuk memperbaiki tata kelola, efisiensi usaha, serta daya saing koperasi di tingkat lokal hingga nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan rantai pasok dan memperluas akses pasar bagi koperasi serta pelaku usaha desa. Ia menilai transformasi tersebut harus mampu menjawab tantangan klasik koperasi, seperti keterbatasan distribusi dan rendahnya efisiensi operasional.
“Digitalisasi harus memberikan dampak langsung, meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat daya tahan usaha koperasi,” ujar Meutya saat melakukan peninjauan di Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Model yang diterapkan Koperasi Al Ittifaq dinilai berhasil mengintegrasikan proses usaha dari hulu hingga hilir. Sistem digital memungkinkan perencanaan produksi yang lebih presisi, pengendalian kualitas yang konsisten, serta distribusi yang lebih efisien. Pola ini tidak hanya menjaga kesinambungan pasokan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mitra usaha dalam rantai distribusi.
Pemerintah mendorong model replikasi tersebut di berbagai daerah melalui penguatan manajemen berbasis digital. Selain itu, pendekatan usaha berkelanjutan, seperti pemanfaatan limbah produksi dan penguatan rantai pasok lokal, dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus menekan biaya produksi.
CEO Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Setia Irawan, menilai digitalisasi tidak hanya berdampak pada efisiensi usaha, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan koperasi juga ditopang oleh regenerasi petani yang melibatkan generasi muda.
“Regenerasi petani di Al Ittifaq bukan lagi menjadi isu,” kata Setia.
Koperasi tersebut juga membuka ruang pembelajaran melalui program magang bagi pelajar, mahasiswa, dan santri di bidang pertanian serta pengelolaan koperasi. Langkah ini diukur menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga sektor pertanian.
Meski demikian, tantangan infrastruktur masih menjadi perhatian. Keterbatasan akses internet dan listrik di sejumlah wilayah pedesaan dinilai berpotensi menghambat percepatan digitalisasi koperasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah mencatat jumlah koperasi aktif yang cukup besar. Tercatat 32.865 koperasi aktif di Jawa Barat, dengan 5.957 di antaranya tergabung dalam program Koperasi Merah Putih. Sebagian besar merupakan koperasi baru, sementara sisanya hasil pengembangan dan revitalisasi.
Koperasi-koperasi tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari konsumen, produsen, jasa, hingga pemasaran. Selain itu, mereka juga mengembangkan layanan berbasis kebutuhan masyarakat, seperti gerai sembako, layanan kesehatan, distribusi pupuk, serta pengelolaan gudang.
REDAKSI2 ALFIAN
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara