Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan perbaikan jalan rusak di Kecamatan Muara Kaman belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran, meski kondisi infrastruktur di lima desa dilaporkan sudah memprihatinkan dan berisiko bagi keselamatan warga.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, menanggapi keluhan pemerintah desa terkait kerusakan jalan sepanjang 27,4 kilometer yang menghubungkan Desa Benua Puhun, Rantau Hempang, Teratak, Muara Kaman Ilir, dan Lekaq Kidau. Berdasarkan data di lapangan, sekitar 50 persen jalan di wilayah tersebut dalam kondisi tidak mantap.
Kepala Desa (Kades) Benua Puhun, Ardiansyah, mengungkapkan kerusakan jalan telah lama terjadi dan semakin parah, bahkan kerap menyebabkan warga mengalami kecelakaan saat melintas.
“Jalan ini sangat memprihatinkan, seperti tak mendapatkan perhatian atau dianaktirikan. Padahal kondisinya sangat membahayakan, tak jarang warga kami terjatuh akibat kerusakan ini. Kami minta pembangunan itu diprioritaskan agar merata,” tegas Ardiansyah, Selasa (21/04/2026).
Sejumlah pemerintah desa di Muara Kaman juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai langkah mencari solusi atas persoalan yang dinilai berlarut-larut tersebut.
Menanggapi tudingan adanya ketimpangan pembangunan, Wiyono menepis anggapan bahwa pihaknya melakukan pilih kasih dalam penentuan proyek infrastruktur. Ia menegaskan kendala utama terletak pada kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
“Kita kalau ada anggarannya pasti siap mengeksekusi. Belum terlaksananya pembangunan ini murni karena kondisi kemampuan keuangan daerah,” jelasnya, sebagaimana diberitakan Mediaetam, Selasa (21/04/2026).
Ia menambahkan, usulan perbaikan jalan di Muara Kaman baru akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2027. Namun, pihaknya belum dapat memastikan besaran anggaran maupun panjang jalan yang akan ditangani.
“Akan kita masukkan ke Renja terkait perbaikan ini. Tapi kami tidak bisa memastikan dapat anggaran berapa, karena semua bergantung pada kemampuan keuangan daerah nanti,” pungkasnya.
Kondisi ini membuat masyarakat di lima desa tersebut masih harus menghadapi keterbatasan akses transportasi yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas harian, sembari menunggu realisasi kebijakan pembangunan pada tahun mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
