Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menggeser fokus pembangunan perkebunan dari sekadar produksi bahan mentah menuju pengolahan bernilai tambah, dengan target utama meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan ekonomi pedesaan.
Kebijakan ini diwujudkan lewat program hilirisasi perkebunan yang digulirkan sejak 2025 dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp9,5–10 triliun untuk periode 2025–2027. Program tersebut menyasar komoditas utama seperti kelapa, tebu, kakao, kopi, pala, lada, dan jambu mete, serta diperluas ke kelapa sawit, karet, dan gambir.
Pada tahun pertama pelaksanaan, program menjangkau hampir 150 ribu hektare lahan perkebunan di berbagai wilayah. Intervensi pemerintah mencakup penyediaan benih unggul, pupuk organik, hingga pengolahan lahan. Pendekatan ini menempatkan penguatan sektor hulu sebagai fondasi sebelum masuk ke tahap hilir berupa pengolahan industri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, “selama ini Indonesia relatif kuat di sektor hulu, namun pengembangan sektor hilir masih perlu dioptimalkan agar mampu meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian pedesaan,” sebagaimana diberitakan Netralnews, Kamis, (16/4/2026).
Strategi hilirisasi dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pada tahap awal, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui peremajaan tanaman tua, perluasan areal tanam, dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas kelapa rakyat yang selama ini stagnan.
Setelah sektor hulu diperkuat, Kementan mempercepat pembangunan industri pengolahan di sentra produksi. Langkah ini dibarengi penguatan kemitraan antara petani dan swasta serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Pada 2026, luas kawasan hilirisasi kelapa ditargetkan bertambah hingga 150 ribu hektare.
Secara nasional, hingga 2027 program ini diproyeksikan mencakup hampir 1 juta hektare lahan dan menyerap sekitar 1,6 juta tenaga kerja. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga aparat penegak hukum.
Dari sisi ekonomi, hilirisasi terbukti meningkatkan nilai tambah komoditas. Kelapa misalnya, yang semula bernilai Rp1.500–Rp3.000 per butir di tingkat petani, dapat meningkat hingga Rp40.000–Rp50.000 setelah diolah menjadi produk turunan. Kondisi serupa juga terjadi pada kakao yang memiliki nilai lebih tinggi saat diolah menjadi cokelat dibanding dijual sebagai biji mentah.
Dampak tersebut mulai dirasakan di tingkat desa. Kehadiran unit pengolahan mendorong terbentuknya rantai usaha baru, mulai dari produksi hingga distribusi. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan rakyat pada paruh kedua 2025 menunjukkan peningkatan, menandakan daya beli petani membaik.
Selain itu, aktivitas pembibitan dan pengolahan komoditas turut menggerakkan ekonomi lokal. Program pembibitan kakao, kopi, dan kelapa melibatkan ribuan tenaga kerja dengan perputaran ekonomi desa mencapai sekitar Rp23,3 miliar per bulan.
Di sejumlah daerah, hilirisasi juga mempercepat pembangunan kawasan agroindustri. Pengembangan tebu, kopi, dan kelapa di Jawa Tengah serta pengolahan kakao di Sulawesi dan Bali menjadi contoh konkret integrasi hulu-hilir yang berdampak langsung pada masyarakat.
Meski begitu, program ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait keberlanjutan bahan baku, kebutuhan investasi industri, serta penguatan sumber daya manusia. Pemerintah menilai perlu adanya peta jalan jangka panjang hingga 2030 untuk memastikan kesinambungan program.
Ke depan, hilirisasi perkebunan diharapkan tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
