Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mendorong pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) mengalokasikan minimal 7,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur, dengan prioritas utama perbaikan jalan hingga menjangkau wilayah desa.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan program pembangunan antara Pemprov Jabar dan pemerintah daerah agar sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya terkait akses jalan yang kerap menjadi usulan utama warga. “Jadi 7,5 persen dari anggaran infrastruktur dari APBD, itu bukan keinginan gubernur, tapi keinginan masyarakat. Kita tahu usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada kita selalu jalan,” katanya saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, target kebijakan tersebut adalah memastikan konektivitas jalan hingga ke desa dapat tercapai paling lambat pada 2029. Dengan demikian, kondisi jalan desa diharapkan tidak lagi mengalami kerusakan yang menghambat mobilitas warga. “Tujuannya, di 2029 konektivitas sudah terbangun sampai desa. Jadi tidak ada lagi jalan-jalan di desa yang buruk,” ucapnya.
Menurut Dedi, perhatian terhadap pembangunan desa semakin penting mengingat anggaran desa saat ini mengalami penurunan. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat pemerataan pembangunan infrastruktur jika tidak diintervensi oleh pemerintah provinsi. “Dan kita tahu anggaran desa mengalami penurunan, sehingga kita harus mencoba untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat desa. Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk memperoleh infrastruktur yang layak sebagaimana warga di perkotaan. “Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota,” tutur Dedi.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jabar berharap pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih merata dan tidak terpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan menjangkau hingga desa-desa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh. []
Redaksi02 | Nadiya.
