CIREBON – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawaurip 2, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon yang menekankan pentingnya pengawasan ketat, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
Kunjungan FORMASI Cirebon ke dapur SPPG Rawaurip 2 pada Minggu, (12/4/2026) tersebut menjadi ruang evaluasi langsung terhadap pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya di tingkat desa yang menjadi ujung tombak distribusi layanan gizi masyarakat.
Ketua FORMASI Cirebon, Qorib Magelung Sakti, menyebutkan bahwa pengawasan publik diperlukan agar program tidak menyimpang dari tujuan awal. Kegiatan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap implementasi kebijakan pangan bergizi di lapangan.
“Tujuan utama kami melakukan kunjungan ini adalah sebagai kontrol sosial agar pelaksanaan program MBG benar-benar berkualitas, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, FORMASI menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari kebersihan dapur produksi, standar kesehatan pangan, kualitas bahan makanan, hingga keterbukaan pengelolaan anggaran. Mereka juga meminta agar pengawasan internal di SPPG diperketat dari tahap pengolahan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
FORMASI Cirebon juga menekankan bahwa transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Mereka mengingatkan agar pengelolaan program tidak bergeser menjadi orientasi keuntungan semata yang berpotensi menurunkan kualitas layanan gizi.
Kepala SPPG Rawaurip 2, Aing Nasikin, bersama Akuntan sekaligus Pengawas Keuangan SPPG, Putri Rizky Wulandhari, menerima langsung kunjungan tersebut dan berdialog terkait masukan yang diberikan.
“Program MBG ini adalah program besar negara yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan bisnis yang justru merusak citra pemerintah,” tegas Qorib.
Sebagai tindak lanjut, FORMASI Cirebon menyatakan akan terus melakukan pemantauan berkelanjutan serta membuka posko pengaduan masyarakat untuk menampung laporan terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Cirebon, khususnya di tingkat desa, agar program tersebut benar-benar berjalan sesuai standar gizi dan tepat sasaran bagi anak-anak serta kelompok rentan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat mutu layanan SPPG di Desa Rawaurip sekaligus memastikan program MBG tetap berada pada jalur tujuan utamanya, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat secara merata di tingkat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara