Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MANOKWARI SELATAN – Pengiriman perdana 1,7 ton hasil hutan bukan kayu berupa kulit masoi dari Hutan Desa (HD) Yarmatum ke Surabaya menjadi penanda awal terbukanya akses pasar nasional bagi komoditas lokal berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Provinsi Papua Barat. Keberhasilan ini memperlihatkan potensi nyata pengelolaan hutan lestari dalam mendorong ekonomi masyarakat desa.
Momentum tersebut terjadi pada awal April 2026, saat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) HD Yarmatum di Distrik Tahota berhasil melakukan distribusi komoditas bernilai tinggi dengan nilai transaksi mencapai Rp85 juta. Pengiriman ini sekaligus menjadi yang pertama di tingkat Mansel dan Provinsi Papua Barat.
Kulit masoi berasal dari pohon masoi (Cryptocarya massoy), tanaman endemik hutan hujan Papua yang memiliki kandungan minyak atsiri beraroma khas. Komoditas ini banyak dimanfaatkan dalam industri pangan, parfum, kosmetik, hingga pengobatan tradisional, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar nasional maupun internasional.
Meski demikian, pengelolaan masoi menuntut kehati-hatian. Teknik panen harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak merusak populasi pohon. Sistem pengupasan berselang membutuhkan waktu pemulihan sekitar 3–5 tahun, sementara metode tebang tanam ulang memerlukan 7–10 tahun sebelum dapat dipanen kembali. Praktik yang tidak tepat berisiko menyebabkan kerusakan permanen pada sumber daya hutan.
Sebagai upaya menjaga keberlanjutan, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Yarmatum menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) 2025–2034 setelah memperoleh hak kelola melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023. RKPS menjadi pedoman teknis dan legal dalam pengelolaan kawasan hutan desa secara terukur dan berkelanjutan.
Dalam dokumen tersebut, kawasan hutan seluas 5.040,51 hektare dibagi menjadi tiga blok utama, yakni blok perlindungan seluas 2.650 hektare untuk menjaga ekosistem, blok pemanfaatan seluas 1.895 hektare untuk aktivitas ekonomi terbatas seperti hasil hutan bukan kayu dan agroforestri, serta blok rehabilitasi seluas 495,86 hektare untuk pemulihan kawasan rusak.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Susanto mengatakan, keberhasilan penyusunan RKPS tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. “Saat ini sudah ada 15 KUPS dengan skema hutan desa di Kabupaten Manokwari Selatan. Terima kasih kepada teman-teman dari EcoNusa yang juga membantu dalam penyusunan RKPS,” ungkapnya dalam seremoni pelepasan perdana pengiriman kulit masoi.
Ia menilai, capaian HD Yarmatum dapat menjadi contoh bagi hutan desa lain dalam mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, pemanfaatan hutan yang tepat dapat mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menekankan pentingnya pengakuan dan pemetaan wilayah adat dalam mendukung pengelolaan hutan. “Bapak, ibu harus tahu wilayah adatnya masing-masing supaya bisa dijaga, diproduksi secara baik, dan saling menghargai,” ujarnya.
Dominggus juga mendorong pergeseran ekonomi daerah dari sektor ekstraktif menuju komoditas unggulan lokal seperti kakao, pala, kopi, dan tanaman pangan. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan visi Papua Barat yang berkelanjutan dan produktif.
Di sisi lain, Chief Executive Officer (CEO) Yayasan EcoNusa Bustar Maitar menyebut pendekatan ekonomi restoratif menjadi strategi utama dalam pengembangan kawasan hutan. “Lawan dari ekonomi ekstraktif yaitu ekonomi restoratif. Pendekatan ini berguna untuk memperkuat ekonomi lokal sambil memulihkan lingkungan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut mencakup pemetaan wilayah adat secara partisipatif, penguatan advokasi kebijakan, serta pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Upaya ini juga didukung oleh mitra organisasi non-pemerintah (NGO) Ekozona melalui pemetaan wilayah adat dan pengembangan komoditas lokal seperti kakao dan pala di Distrik Tahota.
Keberhasilan pengiriman perdana kulit masoi dari HD Yarmatum menunjukkan bahwa pengelolaan hutan desa berbasis perencanaan dan kolaborasi dapat menjadi solusi nyata dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, sekaligus membuka peluang kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
