JAKARTA – Pemerintah mulai mendorong percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) melalui penguatan peran desa dengan membentuk program Desa/Kelurahan Siaga TB sebagai garda terdepan dalam penemuan kasus dan pendampingan pasien di tingkat lokal.
Kebijakan ini menegaskan bahwa penanggulangan TB tidak lagi berpusat di tingkat nasional semata, melainkan diperluas hingga ke desa dan kelurahan dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai penggerak utama koordinasi lintas sektor.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat bawah. “Pemerintah daerah menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan penanggulangan TB hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Data menunjukkan, dari total 84.276 desa di Indonesia, baru sekitar 5.711 desa yang telah membentuk Desa/Kelurahan Siaga TB. Program ini telah tersebar di 22 provinsi dan 108 kabupaten/kota, dengan 11 provinsi menjadi prioritas percepatan penanganan.
Pendekatan yang digunakan dalam program ini menitikberatkan pada active case finding, yakni penemuan kasus secara aktif di masyarakat, disertai edukasi kesehatan dan pendampingan pasien hingga menyelesaikan pengobatan. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka penularan sekaligus mempercepat deteksi dini.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin P. Octavianus menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program tersebut. “Peran media sangat strategis dalam mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan hingga tuntas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelayanan bagi masyarakat yang terduga TB telah masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah, sehingga penanganan TB menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor.
Melalui program ini, pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas daerah, penguatan koordinasi, serta pelaksanaan kampanye edukasi secara masif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi diharapkan mampu mendukung pemantauan kasus serta memperkuat peran kader desa dalam pengendalian TB.
Dengan menjadikan desa sebagai ujung tombak, pemerintah optimistis upaya eliminasi TB dapat berjalan lebih cepat dan merata, sekaligus mengurangi beban penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara