Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BENGKALIS – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa toleransi terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya, menyusul meningkatnya risiko kebakaran menjelang musim kemarau serta ancaman fenomena Super El Nino, Jumat (03/04/2026).
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Herry Heryawan menyampaikan, penindakan tegas menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karhutla, seiring catatan 74 kasus yang telah ditangani sepanjang 2025 dengan jumlah tersangka yang sama.
“Penegakan hukum harus tegas dan berkeadilan. Tidak boleh ada toleransi bagi pelaku pembakaran, baik yang disengaja maupun yang berlindung di balik alasan kelalaian,” ujarnya saat meninjau lokasi kebakaran di Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
Selain penegakan hukum, Polda Riau bersama pemangku kepentingan (stakeholder) telah memasang ratusan papan imbauan di kawasan rawan karhutla. Imbauan tersebut memuat larangan pembakaran serta pemanfaatan lahan bekas terbakar, termasuk untuk penanaman kelapa sawit sebagai bagian dari kebijakan moratorium.
“Kami ingin ada efek jera. Lahan yang sudah terbakar tidak boleh dimanfaatkan kembali, termasuk untuk penanaman sawit. Ini bagian dari upaya moratorium agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Dalam peninjauan lapangan, Kapolda Riau juga memberikan dukungan kepada tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Manggala Agni, relawan, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terus melakukan pemadaman di titik api.
“Kami hadir di sini untuk memberikan motivasi, dukungan moril dan memastikan upaya pemadaman dilakukan secara maksimal. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi harus kolaboratif melibatkan semua pihak,” ujar Herry.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan pemutusan titik api sebelum meluas, terutama menjelang puncak musim kemarau.
“Lebih baik bekerja keras sekarang sebelum memasuki puncak kemarau, daripada nanti memadamkan dalam kondisi yang jauh lebih besar dan sulit,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Suharjo mengingatkan adanya sinyal fenomena Super El Nino yang berpotensi memperparah kekeringan dan meningkatkan risiko karhutla. Fenomena ini ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut hingga 2,7 derajat celsius di atas rata-rata, yang dapat memicu cuaca ekstrem.
“Dengan kondisi 2,7 derajat ini, ini persis seperti kejadian kebakaran 1997–1998, ketika lahan yang terbakar mencapai 10 hingga 11 juta hektare dan menimbulkan korban jiwa hingga ratusan orang,” kata Bambang.
Ia juga menyoroti kondisi tinggi muka air di kanal yang telah melampaui ambang batas aman, sehingga membutuhkan langkah mitigasi komprehensif.
“Ini harus segera dimitigasi secara komprehensif. Karena ke depan akan semakin kering dan kita akan kekurangan air,” ujarnya.
Menurut Bambang, langkah preventif dan sistem peringatan dini menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran. Ia turut mengapresiasi pendekatan Green Policing yang diterapkan Polda Riau melalui program penanaman pohon sebagai bagian dari strategi pengendalian emisi.
“Penanaman pohon ini bukan sekadar simbolik. Secara ilmiah, itu adalah cara untuk menekan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran. Kalau tidak diimbangi, emisi yang kita lepaskan akan semakin besar,” katanya.
Menutup peninjauan, Kapolda Riau menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor, mencakup pemadaman, pencegahan, penegakan hukum, hingga pendekatan ekologis.
“Kami bergerak bersama mencari titik api secara strategis. Tujuannya agar tidak terjadi rembetan di tempat lain. Ini adalah komitmen bersama lintas sektor untuk melindungi lingkungan dan masyarakat,” ujar Herry.
Redaksi02 | Nadiya.
