JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyempurnakan rancangan tata kelola dukungan pendanaan dari Bank Dunia untuk program pembangunan desa. Langkah ini ditempuh guna memastikan bantuan yang menyasar ribuan desa benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pembahasan dilakukan dalam pertemuan yang dipimpin Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, bersama Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk, beserta jajaran di Kantor Kemendes PDT, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Yandri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi Bank Dunia terhadap pemerintah Indonesia, khususnya dalam pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurutnya, kerja sama internasional perlu disertai tata kelola yang akuntabel agar hasilnya optimal.
Ia menilai masih diperlukan pembahasan lanjutan untuk mematangkan mekanisme pengelolaan bantuan, mulai dari transparansi, skema distribusi, hingga penentuan fokus dan lokasi program. Penyempurnaan desain kebijakan ini diharapkan mampu mencegah tumpang tindih program serta memastikan desa prioritas menerima manfaat secara proporsional.
Pemerintah menekankan bahwa penguatan tata kelola bukan sekadar aspek administratif, melainkan fondasi agar dukungan pendanaan global selaras dengan kebutuhan riil desa. Dengan desain implementasi yang matang, program pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong kemandirian ekonomi desa.
Kolaborasi Kemendes PDT dan Bank Dunia menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat transformasi desa tertinggal menuju desa yang lebih maju dan berdaya saing.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara