ANTALYA – Pemerintah Indonesia dan Belanda menyiapkan penyusunan rencana aksi serta penentuan daerah percontohan sebagai tindak lanjut kerja sama pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular periode 2026–2030. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kesepakatan kedua negara menghasilkan program nyata dalam pengurangan sampah dan emisi gas rumah kaca.
Kerja sama itu disepakati melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Sekretariat Delegasi Indonesia, Antalya, TĂĽrkiye, Sabtu (14/11/2026).
Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Jumhur Hidayat, sedangkan Belanda diwakili Utusan Khusus Perubahan Iklim Jan Versteeg.
“Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat peralihan Indonesia menuju ekonomi sirkular dan memperkuat kontribusi pengelolaan sampah terhadap penurunan emisi gas rumah kaca nasional,” kata Jumhur, sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu, (21/11/2026).
Kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah program pengelolaan sampah yang telah berjalan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) antara lain mendorong pengurangan pencemaran plastik, pengelolaan sampah terpadu melalui pemanfaatan gas metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA), serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan kewajiban pengurangan sampah oleh produsen.
Kerja sama juga mencakup pengembangan lapangan kerja hijau melalui penciptaan peluang kerja berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sektor lingkungan. Selain itu, kedua negara akan mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pembiayaan ekonomi sirkular.
“Kerja sama dengan Belanda, salah satu negara rujukan dunia dalam ekonomi sirkular, diharapkan mempercepat langkah tersebut lewat pertukaran teknologi, peningkatan kapasitas, investasi dan pilot project di sejumlah kota di Indonesia,” kata Jumhur.
Menurut Jumhur, perubahan tata kelola sampah perlu diarahkan pada efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya, serta penguatan sistem daur ulang. Pendekatan tersebut juga diharapkan mendorong perubahan pola konsumsi dan produksi agar lebih berkelanjutan.
“Penanganan tantangan persampahan membutuhkan peralihan menuju ekonomi sirkular. Kita perlu mendorong efisiensi sumber daya, mengurangi timbulan sampah, memperkuat sistem daur ulang, serta membangun pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,” tegas Menteri Jumhur.
Implementasi kesepakatan Indonesia-Belanda bertumpu pada tiga pilar. Pertama, mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan timbulan sampah. Kedua, mengintegrasikan tata kelola persampahan ke dalam strategi penurunan emisi gas rumah kaca. Ketiga, memastikan program kerja menghasilkan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Jumhur menilai pengelolaan sampah yang terintegrasi memiliki peran penting dalam agenda pengendalian perubahan iklim. Penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan pencapaian target komitmen iklim nasional.
“Penandatanganan ini juga memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi iklim di COP31. Selain menyuarakan komitmen, Indonesia datang membawa kemitraan yang siap dijalankan. Bagi KLH, ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah yang baik adalah kunci untuk lingkungan yang lebih bersih sekaligus bagian dari solusi nyata krisis iklim,” kata Jumhur.
Setelah penandatanganan, KLH dan mitra dari Belanda akan menyusun rencana aksi, merancang pelaksanaan program, serta menetapkan lokasi percontohan. Tahapan tersebut menjadi penentu agar kerja sama hingga 2030 tidak berhenti pada kesepakatan bilateral, tetapi dapat diterapkan melalui kegiatan konkret yang mendukung pengurangan sampah dan emisi di Indonesia. []
Redaksi02
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara