PENAJAM PASER UTARA (PPU) – Keberlanjutan usaha ekonomi desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi persoalan serius menyusul banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi optimal setelah dibentuk. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembenahan tata kelola, pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban agar badan usaha desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Abdul Rahman Wahid, menilai persoalan BUMDes tidak bisa hanya dilihat dari keberhasilan atau kegagalan menjalankan kegiatan usaha. Aspek pengelolaan kelembagaan, kapasitas pengurus, serta mekanisme pengawasan juga harus dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Wahid, sejumlah BUMDes justru tidak menunjukkan keberlanjutan kegiatan setelah dibentuk. Akibatnya, badan usaha yang semestinya menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian desa tersebut belum mampu mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.
“Tidak sedikit BUMDes kita saat ini, setelah terbentuk, mangkrak atau menjadi proyek mangkrak,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (21/11/2026).
Selain persoalan keberlanjutan usaha, pengelolaan BUMDes juga menjadi perhatian karena terdapat pengurus yang berhadapan dengan persoalan hukum. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya memastikan setiap kegiatan badan usaha desa dijalankan berdasarkan prinsip tanggung jawab dan tata kelola yang jelas.
“Bahkan, banyak oknum pejabat atau pengurus BUMDes yang tersandung masalah hukum,” lanjutnya.
Wahid menilai pemerintah desa perlu lebih selektif dalam menentukan pengurus BUMDes. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola usaha harus disertai pembagian kewenangan, kejelasan tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Ia juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD PPU mengambil bagian dalam proses pembenahan. Menurutnya, pengawasan terhadap BUMDes tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah desa, tetapi membutuhkan koordinasi antarpihak agar persoalan pengelolaan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
“Kondisi ini perlu dibenahi bersama pemerintah desa, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau DPRD untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” tegasnya.
Selain pengawasan, kejelasan regulasi menjadi aspek penting dalam memperbaiki pengelolaan BUMDes. Pedoman yang mengatur kewenangan, tanggung jawab pengurus, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha diperlukan agar operasional badan usaha desa berjalan lebih terarah.
Sebagaimana diberitakan Editorialkaltim, Sabtu, (21/11/2026), Wahid berharap evaluasi dan pembenahan dilakukan secara bersama-sama sehingga BUMDes tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan atau menjadi program administratif. Penguatan tata kelola diharapkan dapat mendorong keberlanjutan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi BUMDes bagi masyarakat desa. []
Redaksi02
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara