Pembinaan Posyandu 6 SPM di Desa Gulon, Kabupaten Magelang, mengungkap persoalan dana operasional dan kebutuhan penambahan kader bagi 143 relawan Posyandu setempat.
MAGELANG – Keterbatasan dana operasional dan kekurangan personel menjadi tantangan utama kader Posyandu di Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, saat mereka dibekali pemahaman enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) pada Kamis (19/11/2026). Sebanyak 143 kader Posyandu di desa itu bekerja secara sukarela tanpa jaminan uang lelah yang memadai, sementara kebutuhan personel naik dari lima menjadi sembilan kader per Posyandu.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Gulon, Ida Sri Kurniyati, menyebut tantangan lain berupa penyesuaian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di tingkat rukun tetangga (RT) atau dusun serta benturan jadwal kader. Persoalan itu mengemuka dalam pembinaan di Balai Desa Gulon yang diikuti 86 peserta dari 20 Posyandu setempat.
“Selain itu, kebutuhan penambahan personel dari sebelumnya lima kader per Posyandu menjadi sembilan kader untuk mengampu 6 SPM juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen,” ungkapnya, sebagaimana diberitakan Beritamagelang, Kamis, (19/11/2026).
Meski demikian, Ida menilai pembinaan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberi pemahaman baru bagi kader tentang tugas di luar bidang kesehatan. Kader kini mengetahui bahwa pendataan anak tidak sekolah (ATS), penguatan literasi digital, hingga identifikasi pengelolaan perpustakaan desa termasuk layanan pendidikan yang dapat dijembatani Posyandu.
“Harapannya jadi ini misalnya dari anak yang tidak sekolah ini nanti bisa diarahkan ke kesetaraan. Misalnya kok dia baru kelas lima kok tidak lulus sampai kelas enam, nah itu nanti bisa diarahkan ke ikut kesetaraan,” ujar Ida, sembari menambahkan, kader juga akan mendata dan memberikan penyuluhan kepada orang tua agar anak-anak usia dini mau mengakses layanan PAUD maupun pendidikan dasar sesuai jenjangnya.
Pembinaan di Desa Gulon merupakan hari keempat dari rangkaian sembilan hari, 16 hingga 26 November 2026, bagi 21 desa pilot project dari seluruh kecamatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menyelenggarakannya karena transformasi Posyandu kini mencakup enam bidang SPM, yakni Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta Sosial.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Magelang, Dian Ekawati Grengseng Pamudji, menilai pelaksanaan enam bidang SPM merupakan pekerjaan bersama yang menuntut komitmen, konsistensi, serta sinergi antara OPD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.
“Khusus untuk 21 desa pilot project yang telah ditunjuk, saya berharap dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM di wilayah masing-masing. Tentunya akan ada proses, tantangan, dan kendala yang dihadapi, tetapi dari pengalaman tersebut kita bisa belajar sehingga nantinya dapat mengembangkan praktik-praktik baik untuk diterapkan di desa-desa lainnya di Kabupaten Magelang,” ujar Dian Ekawati Grengseng Pamudji.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) sekaligus Bendahara Tim Pembina Posyandu Kabupaten Magelang, Finka Murti Kumalasari, menjelaskan bahwa Posyandu 6 SPM telah dicanangkan pada 2026, tetapi pengukuhannya baru menjangkau tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kader di tingkat dusun yang menjalankan kegiatan harian belum seluruhnya memahami konsep tersebut. Melalui pendampingan di 21 desa percontohan, pengetahuan itu diharapkan menular ke seluruh desa menjelang lomba Posyandu tingkat kabupaten pada 2027.
“Posyandu merupakan solusi permasalahan yang ada di desa, dua diantaranya seperti stunting dan kemiskinan,” terang Finka.
Dari sisi pendidikan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Diah Pratiwi, hadir sebagai perwakilan OPD pengampu. Ia menekankan pentingnya layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun, baik jalur formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan Bustanul Athfal (BA), maupun jalur nonformal seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Pos PAUD.
Diah menuturkan, PAUD terintegrasi dengan Posyandu melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Satuan PAUD bekerja sama dengan Posyandu setempat dalam penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, hingga pemberian makanan tambahan.
“Ke depannya nanti melalui kader-kader Posyandu ini bisa memastikan anak-anak di wilayah tersebut itu bisa masuk layanan PAUD,” kata Diah, seraya berharap anak usia 0-6 tahun pada masa golden age memperoleh layanan sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas. [
Adminbos
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara