Kemenkes menyiapkan perubahan aturan klinik KDMP dari skema percontohan yang terintegrasi dengan pustu menjadi fasilitas kesehatan mandiri berstandar FKTP swasta.
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan perubahan aturan penyelenggaraan klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar mengikuti standar fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta. Kebijakan ini menandai peralihan dari model percontohan yang mengintegrasikan klinik dengan puskesmas pembantu (pustu) menuju penyelenggaraan dengan infrastruktur dan pengelolaan tersendiri.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa perubahan regulasi tersebut masih dalam tahap persiapan. Kemenkes berencana mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Desa/Kelurahan dan Apotek Desa/Kelurahan Percontohan.
Aji menjelaskan, aturan lama dirancang untuk mendukung pelaksanaan uji coba dengan memanfaatkan fasilitas pustu. Model tersebut dipilih agar penyelenggaraan klinik tidak memerlukan investasi baru, karena belanja modal dan biaya operasional dapat disatukan dengan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia.
Namun, perkembangan kebijakan pembangunan KDMP mengubah kebutuhan penyelenggaraan klinik. Koperasi kini memperoleh infrastruktur tersendiri sehingga pembiayaan dan operasional klinik tidak lagi dapat digabungkan dengan pustu. Kondisi itu mendorong Kemenkes menyiapkan aturan yang mengacu pada ketentuan FKTP swasta.
Rencana perubahan tersebut disampaikan Aji pada Sabtu (14/11/2026), sebagaimana diberitakan SuarKabar, Sabtu (14/11/2026). Ia menjelaskan, petunjuk teknis yang berlaku sebelumnya memang disusun khusus untuk tahap percontohan, bukan sebagai aturan permanen bagi seluruh klinik KDMP.
Keputusan Menteri Kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta pada 18 Juli 2025 mengatur komposisi tenaga untuk pelayanan kesehatan dasar dalam tahap percontohan.
Ketentuan tersebut menetapkan dua tenaga kesehatan dan dua kader kesehatan, tanpa mewajibkan keberadaan dokter. Dua tenaga kesehatan itu terdiri atas seorang perawat vokasi atau ners serta seorang bidan vokasi atau bidan profesi. Sementara itu, kader kesehatan berasal dari penugasan pemerintah desa atau kelurahan.
Petunjuk teknis tersebut juga mengatur persyaratan administrasi tenaga kesehatan berupa surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP). Untuk pelayanan dasar, SIP tenaga kesehatan melekat pada puskesmas. Adapun praktik pelayanan kesehatan pengembangan mengikuti ketentuan praktik mandiri.
Dengan rencana perubahan aturan, ketentuan mengenai tenaga kesehatan dalam skema percontohan tersebut akan menjadi salah satu aspek yang perlu disesuaikan dengan standar FKTP swasta. Namun, Kemenkes belum memerinci ketentuan baru mengenai komposisi tenaga maupun kewajiban dokter.
Aspek lain yang berkaitan dengan perubahan model klinik KDMP adalah peluang kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito sebelumnya menjelaskan, pada 30 Oktober 2026 di Jakarta, bahwa klinik KDMP dapat melayani peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai FKTP.
Persyaratan itu mencakup perizinan operasional, praktik dokter, dan standar mutu pelayanan. Dengan demikian, status sebagai klinik yang berada di lingkungan KDMP tidak otomatis membuat fasilitas tersebut dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Prihati juga menyatakan belum berkomunikasi dengan Menkes mengenai arahan kerja sama tersebut. Ia sekaligus membantah isu yang menyebut BPJS Kesehatan akan dihapus dan digantikan oleh klinik KDMP.
Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin menggambarkan klinik KDMP memiliki model layanan menyerupai klinik pratama swasta. Model tersebut berbeda dari puskesmas yang memberikan pelayanan tanpa biaya langsung kepada pasien. Klinik KDMP, menurut penjelasan Budi, berpeluang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pembiayaan layanan.
Meski arah kebijakan mulai disiapkan, sejumlah hal penting masih menunggu pengaturan lebih lanjut. Kemenkes belum mengumumkan jadwal penerbitan dan penerapan aturan baru, rincian perizinan, persyaratan tenaga kesehatan, tarif layanan, mekanisme pembiayaan, maupun bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
Kejelasan regulasi diperlukan agar perubahan dari skema percontohan menuju model FKTP swasta tidak menghambat operasional klinik KDMP. Kepastian standar tenaga, pembiayaan, dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga akan menentukan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara