Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KARAWANG – Pemerataan akses listrik di pedesaan menjadi salah satu sasaran pemerintah hingga 2030, menyusul masih adanya sekitar 11.000 desa yang belum teraliri listrik dan jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan jaringan listrik desa dan program bantuan pemasangan sambungan baru bagi warga kurang mampu.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan kondisi tersebut saat meresmikan bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Dusun Krajan, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
“Di seluruh Indonesia, kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 11.000 desa yang belum ada listrik. Masih ada jutaan rumah yang belum ada listrik,” kata Bahlil.
Program pemerataan listrik tersebut dijalankan melalui dua pendekatan, yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik hingga wilayah yang belum terjangkau dan bantuan sambungan baru bagi masyarakat yang terkendala biaya pemasangan. Biaya pemasangan baru yang dapat mencapai Rp2 juta per rumah menjadi salah satu hambatan yang hendak diatasi melalui program BPBL.
Di Desa Muara Baru, pemerintah juga memperkuat keandalan pasokan listrik dengan memasang satu unit transformator (trafo) berkapasitas 50 kilovolt-ampere (kVA) serta tiang listrik baru. Pemasangan infrastruktur tersebut ditujukan untuk mengatasi keluhan warga mengenai tegangan listrik rendah.
Bahlil menjelaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian elektrifikasi terhadap 1.400 desa pada 2025 dan lebih dari 4.000 desa pada 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan listrik sebelum seluruh desa di Indonesia diharapkan memperoleh akses pada 2029–2030.
Namun, perluasan jaringan listrik ke wilayah terpencil masih menghadapi kendala geografis dan keekonomian. Wilayah pegunungan, kepulauan, serta dusun yang jauh dari jalan raya membutuhkan pembangunan infrastruktur dengan biaya besar.
“Di Jawa pun masih ada. Ada satu dusun yang mungkin jauh dari jalan raya dan tidak ada tiang listriknya,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pembangunan jaringan menuju kawasan terisolasi membutuhkan investasi besar yang belum tentu sebanding dengan jumlah pelanggan. Dalam beberapa kasus, jaringan sepanjang satu kilometer harus dibangun untuk melayani sekitar 100 rumah di dusun terpencil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja sama memetakan desa serta rumah tangga yang belum memperoleh akses listrik. Pendataan tersebut diperlukan untuk membantu menentukan kebutuhan jaringan dan sasaran bantuan sambungan baru.
Sebagaimana diberitakan Liputan6, Kamis, (15/10/2026), pemerintah menempatkan pemerataan akses listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan nasional.
Perluasan akses listrik diharapkan dapat menjangkau desa-desa yang selama ini belum terlayani, sekaligus membantu rumah tangga kurang mampu memperoleh sambungan listrik mandiri. Keberhasilan target 2029–2030 akan bergantung pada kesinambungan pembangunan infrastruktur, ketepatan sasaran bantuan, dan koordinasi pemerintah dengan penyedia layanan kelistrikan. []
Redaksi02
