Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
RIAU – Pengawasan pembangunan desa di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, Kejaksaan, serta organisasi perwakilan masyarakat desa. Penguatan tersebut diarahkan tidak hanya untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran hingga masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Jaga Indonesia Pintar, sekaligus pengukuhan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Srikandi Jaga Desa se-Kepri di Hotel Bintan Agro, Kabupaten Bintan, Rabu (26/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Nyanyang Haris Pratamura dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABPEDNAS Kepri. Sementara itu, Nenny Dwiyana dikukuhkan sebagai Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Kepri.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Reda Manthovani mengatakan Jaga Desa dikembangkan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Sinergi tersebut juga diarahkan agar pengawasan dapat melibatkan masyarakat melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
” Dengan demikian, para anggota BPD bisa langsung berkoordinasi dengan kejaksaan negeri. Jadi tidak ada batas lagi, langsung melaporkan kondisi yang ditemukan di lapangan,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, (26/08/2026), Reda menjelaskan keterhubungan Jaga Desa dengan sistem keuangan desa memungkinkan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dipantau secara lebih efektif.
Menurut dia, fungsi BPD dan Jaga Desa ke depan dapat diperluas untuk membantu mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Pengawasan juga diharapkan memastikan berbagai program pemerintah sampai kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima.
Salah satunya melalui Jaga Indonesia Pintar yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi penerima manfaat di tingkat desa. Dengan mekanisme tersebut, bantuan pendidikan diharapkan diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menilai penguatan kolaborasi tersebut penting karena karakter wilayah Kepri sebagai provinsi kepulauan dan perbatasan. Keberadaan desa, terutama desa pesisir dan pulau terluar, dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga wilayah Indonesia.
“Kita yakin kehadiran ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai ajang musyawarah antardesa, membantu mempercepat pengembangan potensi desa, membangun inovasi masyarakat di desa dan yang paling penting menjaga keutuhan NKRI,” ujar Ansar.
Ansar menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengoptimalkan peran ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Yang penting kita bekerja keras menjaga keamanan, menjaga keutuhan negeri ini. Agar desa-desa kuat, insyaallah negara akan hebat,” katanya.
Selain pengawasan desa, sinergi tersebut juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di Kepri. Salah satunya MBG yang disebut telah mencapai 87,47 persen, dengan cakupan 594.278 orang melalui 240 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh kabupaten/kota.
Program lain yang turut didorong ialah Kampung Nelayan Merah Putih serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keberadaan Jaga Desa, ABPEDNAS, dan Srikandi Jaga Desa diharapkan membantu memastikan pelaksanaan berbagai program tersebut berjalan efektif di tingkat masyarakat.
“Kita terus mengawal dan tentunya ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa nanti menjadi mitra penting kita untuk memastikan program-program itu berjalan sukses dan baik.” ujar Ansar.
Penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, Kejaksaan, ABPEDNAS, dan Srikandi Jaga Desa pada akhirnya diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mendorong pembangunan desa, pengembangan potensi ekonomi, serta ketepatan penyaluran program pemerintah. Dengan desa yang semakin kuat dan masyarakat yang aktif mengawasi pembangunan, manfaat kebijakan nasional diharapkan lebih nyata dirasakan warga Kepri. []
Redaksi02 | Nadiya.
