NUNUKAN – Keterbatasan akses infrastruktur di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan setelah warga Desa Wa’ Yagung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan (Nunukan), Kalimantan Utara (Kaltara), harus menandu seorang warga sakit melewati hutan dan perbukitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Perjalanan menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) terdekat bahkan dapat memakan waktu hingga delapan jam.
Peristiwa yang terjadi pada Jumat (10/7/2026) itu memperlihatkan kondisi akses jalan yang masih minim di kawasan pedalaman perbatasan Indonesia-Malaysia. Warga bergotong royong mengusung seorang perempuan bernama Dayang dari wilayah persawahan menuju permukiman sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Camat Krayan Timur, Marjuni, menjelaskan unggahan yang beredar di media sosial merupakan gambaran nyata kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, warga ingin menunjukkan kondisi sebenarnya yang masih dihadapi masyarakat perbatasan, terutama ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan medis.
“Unggahan tersebut, adalah salah satu cara masyarakat kita yang mulai paham fungsi medsos. Mereka ingin menunjukkan fakta sebenarnya dari kondisi Krayan. Salah satunya betapa ironinya nasib mereka ketika ada warga yang sakit dan butuh pertolongan medis,” ujar Marjuni, sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa (14/07/2026).
Ia menuturkan warga Desa Wa’ Yagung dan Desa Bungayan selama bertahun-tahun mengandalkan tandu untuk membawa pasien menuju Pustu di Long Umung. Kondisi jalan yang berlumpur saat musim hujan membuat kendaraan sulit melintas, sehingga masyarakat harus berjalan kaki menembus hutan dan medan berbukit.
“Kalau kemarin, yang ditandu itu Ibu Dayang, istri Bapak Harison Warga Wa’ Yagung. Ibu Dayang jatuh di sawah, beliau ada sakitnya yang kambuh sehingga harus ditandu untuk dibawa pulang. Jarak sawah ke rumah, itu sekitar satu jam jalan kaki,” tutur Marjuni.
Selain menyulitkan akses kesehatan, buruknya infrastruktur juga berdampak pada distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Biaya transportasi yang tinggi membuat hasil produksi masyarakat sulit dipasarkan secara optimal ke wilayah lain.
“Hasil kebun dan hasil pertanian sulit terjual. Dengan akses yang demikian sulit, berapa banyak masyarakat bisa bawa ke kota. Biaya perjalanan jauh lebih mahal dari pada hasil buminya,” ungkap dia.
Menurut Marjuni, keterisolasian Krayan tidak hanya berdampak pada layanan kesehatan, tetapi juga pendidikan dan perekonomian masyarakat. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi konkret guna membuka akses wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal.
“Dan keadilan inlah yang terus diminta masyarakat kita di perbatasan. Masyarakat Krayan butuh perhatian dan solusi dari pemangku kebijakan negeri ini,’’ kata Marjuni menyampaikan harapan warganya.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan masih menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang setara dengan wilayah lain di Indonesia. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara