BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, peternak, serta koperasi desa dalam rantai pasok program tersebut.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan DPD kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Menurut Gubernur Lampung, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.
“Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah,” ucap Gubernur Mirza.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengurus APPMBGI pusat dan daerah, mitra Badan Gizi Nasional (BGN), pimpinan perguruan tinggi, serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari seluruh Lampung, sebagaimana diberitakan Lampung Monitor, Senin (22/06/2026).
Pemprov Lampung menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu dinilai penting mengingat tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah meskipun Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional.
“Kita memiliki sumber protein yang melimpah, tetapi konsumsi protein masyarakat masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat dampak ekonomi program, Pemprov Lampung mendorong pengelola dapur MBG menjalin kemitraan dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.
Menurut Gubernur Lampung, pelaku usaha desa yang belum siap memenuhi kebutuhan program tidak boleh ditinggalkan, melainkan harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok MBG.
“Kalau ada BUMDes atau pelaku usaha desa yang belum siap, jangan ditinggalkan. Mereka harus dibina agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok program ini,” katanya.
Selain aspek pemberdayaan ekonomi, Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas layanan MBG, termasuk kebersihan, keamanan pangan, dan transparansi pengelolaan program.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan secara profesional dan sesuai tujuan pemerintah.
“Program ini menggunakan uang rakyat yang ditujukan untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Karena itu jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan ataupun mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas layanan,” kata Danang.
Kajati Lampung juga mengingatkan pentingnya menjaga standar keamanan pangan guna mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program.
“Kalau masih terjadi kasus keracunan akibat kelalaian pengelolaan, tentu akan menjadi perhatian serius dan harus dievaluasi secara menyeluruh. Program ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Lampung, BGN, mitra penyelenggara MBG, BUMDes, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kesepakatan itu diharapkan memperkuat pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM lokal sebagai bahan baku dapur MBG sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi desa di Lampung. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara