SORONG SELATAN – Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat kampung di wilayah Papua. Selain memperkuat ketahanan pangan, pengembangan lahan sawah baru dinilai membuka peluang peningkatan ekonomi desa melalui perluasan aktivitas pertanian dan penciptaan lapangan kerja bagi warga.
Program yang dijalankan Kementerian Pertanian tersebut mendapat dukungan dari masyarakat adat, pemerintah kampung, hingga kelompok tani di sejumlah wilayah Papua Barat Daya dan Kabupaten Jayapura. Pengembangan sawah baru menjadi langkah strategis untuk menjawab meningkatnya kebutuhan beras sekaligus mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia.
Kepala Kampung Tokas, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya (PBD), Markus Homer, mengatakan masyarakat menyambut positif pembukaan lahan sawah seluas 3.700 hektare yang telah dikerjakan sejak 2025 dan akan mulai ditanami pada 2026.
“Jadi kami sangat luar biasa antusias (dengan) program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Kami sangat senang karena pangan ini, bagi kami masyarakat, untuk kehidupan kami masyarakat ke depan,” ujar Markus saat diwawancara, sebagaimana diberitakan Garuda TV, Senin (15/06/2026).
Menurut Markus, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan sawah di Papua. Generasi muda kini semakin banyak mengonsumsi nasi dibandingkan pangan tradisional yang sebelumnya menjadi makanan utama masyarakat setempat.
“Jadi generasi kami sudah berubah, sudah canggih. Generasi (sekarang) tidak bisa berada (mengonsumsi) makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan, mungkin nasi,” katanya.
Ia menambahkan, pola bercocok tanam berpindah yang dahulu umum dilakukan masyarakat kini semakin sulit diterapkan karena perkembangan wilayah dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
“Karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah (tanam) pangan di satu lokasi, satu tempat, kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi.”
“Maka itu kemarin kami di Sorong Selatan, kami terima 3.700 hektare yang kemarin sudah dikerjakan di tahun 2025. Sudah percetakan sawah, di tahun 2026 kita siap mau tanam,” ucapnya.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Kampung Molase, Distrik Klamono, PBD, Elias R. Semih. Sebagai pemilik hak ulayat di wilayah pelaksanaan program, ia menilai pengembangan sawah akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat kampung.
“Program ini diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan,” ujar Elias.
Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi akar rumput di bawah dan mereka punya hidup. Mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno, menyebut kelompoknya memperoleh alokasi pengembangan sawah seluas 50 hektare. Dari total luasan tersebut, sekitar lima hektare telah memasuki tahap penanaman.
Meski demikian, Rizal berharap dukungan pemerintah tidak hanya berfokus pada pengolahan lahan, tetapi juga fasilitas pascapanen agar produktivitas pertanian dapat meningkat secara optimal.
“Yang sudah ada itu untuk pengolahan sawah. Sedangkan untuk panen hasil setelah kita tanam, itu belum ada. Seperti mesin panen, itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah, terus kita tanam,” jelasnya.
Dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 di Jakarta, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor pertanian di Papua melalui dukungan anggaran, alat dan mesin pertanian, jaringan irigasi, serta perluasan area sawah.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pengembangan sektor pertanian Papua dan menargetkan pembukaan sawah baru seluas 80 ribu hektare sepanjang 2025-2026.
“Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol. Mulai padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, singkong, kita programkan semua untuk saudara-saudara kita di sana,” ujar Amran.
Ia memastikan sebagian besar usulan yang disampaikan petani dan pemerintah daerah telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
“Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah. Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya,” tegasnya.
Program CSR di Papua diharapkan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi kampung, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memperkuat ketahanan pangan nasional dari wilayah timur Indonesia. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara