Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Penguatan komunikasi berperspektif gender di tingkat desa dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan perempuan sekaligus memastikan kebijakan pembangunan desa lebih inklusif. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong perubahan pola komunikasi masyarakat agar nilai-nilai kesetaraan dapat diterapkan hingga ke tingkat akar rumput.
Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa berbagai tradisi dan adat istiadat perlu dipahami sesuai konteks sosial masyarakat. Namun, praktik budaya yang memunculkan ketimpangan terhadap perempuan harus diperbaiki melalui pendekatan komunikasi yang lebih adil dan inklusif.
“Budaya yang menimbulkan ketimpangan terhadap perempuan harus diubah melalui komunikasi yang mendorong nilai inklusif dan berkeadilan,” ujarnya sebagaimana diberitakan Rri, Minggu, (07/06/2026).
Menurut Veronica, perubahan cara pandang masyarakat menjadi faktor utama dalam mendorong kesetaraan gender tanpa menghilangkan keberagaman budaya yang berkembang di wilayah pedesaan. Ia menilai masih banyak tantangan yang dihadapi karena pemahaman mengenai kesetaraan gender belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat desa.
“Pemahaman mengenai kesetaraan gender belum terkomunikasikan secara optimal sehingga belum masuk dalam nomenklatur kebijakan desa,” ucapnya.
Akibat kondisi tersebut, berbagai program pembangunan yang responsif terhadap perempuan dan anak dinilai belum dapat berjalan maksimal secara kelembagaan di desa. Karena itu, Kemen PPPA terus mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA menyiapkan program kebun pangan perempuan berbasis permakultur dan ekonomi restoratif. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas desa.
“Melalui regulasi dan penguatan komunitas, perempuan harus memperoleh hak pengelolaan tanah agar dapat berkembang secara mandiri,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Kemen PPPA bekerja sama dengan Institut Français d’Indonésie (IFI), lembaga kerja sama budaya Indonesia-Prancis. Wakil Direktur IFI, Vincent Degoul, menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menghasilkan solusi berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk masalah-masalah kesetaraan gender, lingkungan, dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
“Kolaborasi berbagai organisasi dan lembaga publik penting untuk menghasilkan solusi berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat,” kata Vincent Degoul.
Melalui penguatan komunikasi, regulasi, dan pemberdayaan ekonomi perempuan, pemerintah berharap pembangunan desa dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, serta memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
