Posbankum Jadi Garda Terdepan Layanan Hukum

BANGKA, BELITUNG DESA – NUSANTARA: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan, dan pelatihan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) ke Lembaga Bantuan Hukum PDKP Bangka Belitung dan LBH HAM Pancasila . Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Agenda ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden poin ke-7 tentang reformasi hukum serta amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 393 Posbankum Desa/Kelurahan telah terbentuk dan tersebar di seluruh wilayah. Kehadiran Posbankum menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum yang mudah, cepat, dan tanpa biaya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Johan Manurung , melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh , bersama Tim Kerja BPHN, menekankan bahwa koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam optimalisasi operasional Posbankum Desa/Kelurahan.

Redaksi01-Alfian

About redaksi01

Check Also

Akses Vital Warga Terancam Putus, Masyarakat Maros Patungan Tambal Jembatan

PDF 📄MAROS – Warga Dusun Kampala, Desa Bonto Matene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan …

Infrastruktur Rusak di Fajar Baru Ganggu Mobilitas Warga Setiap Hari

PDF 📄LAMPUNG SELATAN – Kerusakan Jalan R.A. Basyid di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, …

Transparansi Program Koperasi Desa Jadi Fokus Usai Muncul Isu Pengadaan

PDF 📄JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *