Posbankum Jadi Garda Terdepan Layanan Hukum

BANGKA, BELITUNG DESA – NUSANTARA: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan, dan pelatihan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) ke Lembaga Bantuan Hukum PDKP Bangka Belitung dan LBH HAM Pancasila . Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Agenda ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden poin ke-7 tentang reformasi hukum serta amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 393 Posbankum Desa/Kelurahan telah terbentuk dan tersebar di seluruh wilayah. Kehadiran Posbankum menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum yang mudah, cepat, dan tanpa biaya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Johan Manurung , melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh , bersama Tim Kerja BPHN, menekankan bahwa koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam optimalisasi operasional Posbankum Desa/Kelurahan.

Redaksi01-Alfian

About redaksi01

Check Also

Tujuh Temuan Jadi Dasar Strategi Baru Penurunan Stunting Kalsel

PDF 📄BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk …

Gempa 7,7 Tak Hentikan Wisata Flores, 29 Desa Mulai Dibuka

PDF 📄NUSA TENGGARA TIMUR – Sebanyak 29 dari 57 desa wisata di Pulau Flores yang …

Kebakaran Rusak 75 Rumah Adat Sade, Pemulihan Warga Jadi Prioritas

PDF 📄GORONTALO – Pemulihan aktivitas ekonomi warga menjadi salah satu kebutuhan mendesak setelah kebakaran melanda …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *