Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
NGASEM, DESA – NUSANTARA: Dinamika politik di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, kian menghangat menyusul belum terlaksananya tahapan pemilihan kepala desa pergantian antarwaktu (PAW). Situasi ini memicu perhatian pemerintah daerah setelah muncul kekosongan kepemimpinan di tingkat desa.
Peta politik di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem mulai tampak, mulai aktornya hingga kepentingannya. Setelah Wakil Bupati Nurul Azizah turun langsung menemui warga di Balai Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem.
Meski kehadiran wabup didampingi kepala dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD). Namun, BPD setempat yang mempunyai kewajiban mengisi kekosongan kepala desa tidak tampak berusaha mencari solusi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Ngasem Nurul Azizah menegaskan pentingnya menjalankan tahapan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama masyarakat.
“Bila BPD tidak bisa melaksanakan tahapan pilkades PAW sesuai berita acara yang sudah dibuat sebagai kesepakatan dengan masyarakat, maka roda kepemerintahan desa dipimpin pj kades,” tegas perempuan akrab disapa Nurul itu, kemarin (14/2).
Ia juga menyinggung kemungkinan evaluasi terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), akan meminta penjelasan resmi.
“DPMD akan mengklarifikasi kepada BPD terkait alasan-alasan mengapa demikian. Ditunggu nggih (ya, red),” imbuhnya melalui pesan WhatsApp.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPD terkait keterlambatan pelaksanaan pilkades PAW tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga terkait kesinambungan roda pemerintahan desa.
Sementara itu, Naryo, warga Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem mengaku, belum bisa berbicara dengan BPD hingga kemarin. Baik ketua, wakil, maupun anggota. Menurutnya, berdasarkan informasi pihak keluarga, BPD belum pulang ke rumah.
Ketidakjelasan komunikasi antara warga dan BPD semakin memperkeruh situasi. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar kekosongan kepemimpinan tidak berlarut dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Redaksi01-Alfian
