Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
FLORES, TIMUR DESA – NUSANTARA: Pemerintah desa di Kabupaten Flores Timur menghadapi tekanan berat dalam perencanaan pembangunan desa menyusul pemangkasan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai 60 persen. Kondisi tersebut diperparah dengan belum cairnya anggaran dana desa non-earmark tahap kedua Tahun Anggaran 2025 hingga awal tahun 2026.
Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan program pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian ulang terhadap rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.
Kepala Desa Gekeng Deran, Fidelis Notan T., menyoroti dinamika kebijakan pengelolaan Dana Desa yang selama satu dekade terakhir terus mengalami perubahan. Ia menilai perubahan skema penggunaan dana tersebut menyulitkan pemerintah desa dalam menjaga konsistensi arah pembangunan.
Menurutnya, pada periode tertentu pemerintah pusat sempat memberikan ruang pemanfaatan Dana Desa sebesar 20 persen sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kewenangan pengelolaan hingga 70 persen anggaran desa dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan tersebut, kata dia, memberikan keleluasaan bagi desa untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal.
Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran yang signifikan pada 2026 serta tersendatnya pencairan dana sebelumnya, pemerintah desa kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kesinambungan program, termasuk penguatan BUMDes dan kelembagaan desa lainnya.
Kondisi tersebut memunculkan dorongan dari pemerintah desa agar dilakukan refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan Dana Desa, sehingga sejalan dengan kebutuhan riil desa dan mampu menopang pembangunan jangka panjang.
Redaksi01-Alfian
