Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TARAKAN DESA NUSANTARA Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan wacana pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga mulai dirasakan oleh pemerintah desa (Pemdes). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang gerak desa dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Kepala Desa Tepian, Nurdiansyah, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya memahami dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi anggaran sebagai upaya mencegah pemborosan dan memberantas praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan.
“Pada prinsipnya, kami mendukung kebijakan yang bertujuan untuk menata penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien. Namun di sisi lain, kami juga berharap agar kebutuhan dasar dan prioritas pembangunan di desa tetap menjadi perhatian,” ujar Nurdiansyah.
Menurutnya, pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik di tingkat desa. Jika alokasi dana mengalami pengurangan signifikan, maka sejumlah program strategis dikhawatirkan akan mengalami penundaan bahkan pembatalan.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga, seperti pembangunan jalan desa, akses air bersih, serta pemberdayaan UMKM, tetap mendapat dukungan anggaran yang memadai,” tambahnya.
Ia berharap, ke depan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan final terkait pemotongan TKD, dengan mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masing-masing wilayah, terutama di tingkat pedesaan.
Sementara itu, beberapa pemerintah desa di wilayah sekitar juga mulai melakukan penyesuaian perencanaan anggaran guna mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, sambil menunggu adanya kepastian resmi dari pemerintah terkait skema dan besaran dana yang akan diterima pada tahun anggaran berikutnya.
REDAKSI01-ALFIAN
