Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Asahan menghadapi tantangan serius terkait pengadaan videotron yang kini menjadi perhatian publik. Videotron yang disediakan dan dipasang oleh oknum pengusaha atau pemasok tertentu membuat sejumlah kepala desa merasa kesulitan mengatur proses pengadaan dan penggunaannya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola aset desa. Beberapa kepala desa mengaku merasa “pusing tujuh keliling” karena tidak hanya harus memastikan kualitas dan harga videotron, tetapi juga mematuhi regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah desa.
Masalah ini menjadi sorotan karena pengadaan videotron di beberapa desa dinilai tidak selalu mengikuti prosedur resmi yang baku, sehingga rawan menimbulkan kesalahpahaman antara penyedia dan pihak desa.
Langkah antisipatif dari kepala desa dan perangkat desa diharapkan dapat menjaga akuntabilitas, sekaligus memastikan penggunaan videotron benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, misalnya untuk sosialisasi program desa, informasi publik, dan promosi potensi lokal.
Meski menghadapi kendala, sejumlah kepala desa menyatakan komitmen untuk tetap transparan dan berhati-hati dalam pengadaan, agar perangkat desa dan masyarakat tidak dirugikan.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara