Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
GRESIK DESA NUSANTARA Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Pudakit Barat, Kecamatan Sangkapura, mencuat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Sangkapura menerima laporan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dusun Tampo. Laporan tersebut menyoal pelaksanaan proyek rehabilitasi irigasi pertanian tahun anggaran 2025 yang dinilai tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes).
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang disepakati dalam Musdes untuk rehabilitasi irigasi mencapai Rp 40 juta. Namun, hasil investigasi awal yang dilakukan bersama tim menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pekerjaan di lapangan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Sekretaris Desa (Sekdes) Pudakit Barat dan perangkat desa, Junaidi menyebutkan bahwa angka penggunaan anggaran jauh lebih rendah dari yang ditetapkan. “Proyek rehabilitasi irigasi pertanian yang seharusnya menggunakan anggaran Rp 40 juta, ternyata hanya dikerjakan dengan dana Rp 25 juta,” ujarnya. Volume pekerjaan yang tercantum pada papan proyek meliputi panjang 25 meter, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm.
Selain itu, Junaidi juga menyoroti tidak hadirnya Kepala Desa Pudakit Barat, Tobron, dalam rapat klarifikasi tersebut. “Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Desa Pudakit Barat, Tobron, dalam rapat klarifikasi ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan terhadap penggunaan dana desa,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekdes Pudakit Barat, Naim, mengakui adanya perubahan penggunaan anggaran. Ia menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 15 juta dialihkan untuk program Padat Karya Tunai (PKT) sebagai upah tenaga kerja yang terlibat dalam proyek. Namun, perubahan tersebut belum tercantum pada papan informasi. Menanggapi hal itu, Naim menyatakan bahwa papan informasi proyek yang memuat pembaruan data masih dalam proses pembuatan.
Musyawarah lanjutan direncanakan digelar untuk mengurai persoalan dan memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai ketentuan serta prinsip transparansi. Hingga kini, masyarakat Dusun Tampo menantikan kejelasan dan tindak lanjut atas temuan tersebut.
Redaksi01-Alfian
