Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LAMPUNG DESA NUSANTARA Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintahan desa. Hal itu ia sampaikan dalam arahannya kepada kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kalianda pada Kamis (02/10/2025).
Bupati menyampaikan sikap tegasnya terkait pungli yang dinilai merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya paling alergi dengan yang namanya pungli. Saya tekankan, pejabat di era pemerintahan saya menjabat untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tegasnya.
Ia menambahkan, segala bentuk pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa kesepakatan resmi dapat dikategorikan sebagai pungli. Karena itu, kepala desa dan perangkat desa diingatkan untuk mematuhi aturan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta tidak membebani masyarakat dengan pungutan ilegal.
Selain itu, peran BPD juga menjadi sorotan. Bupati menekankan pentingnya lembaga desa tersebut memahami peran sebagai pengawas dan penguat tata kelola desa agar pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Bapak ibu dipilih bukan secara langsung, tetapi melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pahami betul fungsi BPD agar bisa mengawal program desa berjalan sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati berharap, dengan tata kelola yang bersih dan transparan, arah pembangunan di desa-desa se-Lampung Selatan dapat benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Redaksi01-Alfian
