Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
AROMA ketidakberesan pemerintahan kembali tercium di tingkat desa. Kali ini, Desa Hilibadalu, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik nepotisme oleh Kepala Desa, Fondaradodo Buulolo.
Sejak menjabat pada 2020, Fondaradodo diduga tidak transparan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Warga menilai, laporan penggunaan dana publik tersebut tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa berat terhadap kepemimpinan Buulolo.
Kekecewaan warga kian memuncak setelah beredar kabar bahwa sejumlah jabatan strategis di pemerintahan desa diisi oleh anggota keluarga Kepala Desa. Ketua BPD dijabat oleh anak sulungnya, Martinus Buulolo, sementara posisi bendahara dipercayakan kepada Salehmawati Giawa, istri Martinus.
Tak berhenti di situ, anak-anak lainnya—Yulikristina Buulolo dan Aguslinda Buulolo—juga memegang peran penting sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pengurus ketahanan pangan desa. Kondisi ini membuat warga menilai roda pemerintahan desa seolah menjadi urusan keluarga pribadi, bukan untuk kepentingan publik.
Informasi yang dihimpun tim media juga menyebut adanya kejanggalan pada pelaksanaan proyek tahun anggaran 2024. Sejumlah rincian anggaran yang tidak jelas peruntukannya kini menjadi sorotan, memicu desakan agar pihak berwenang segera melakukan audit menyeluruh.
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dikabarkan telah menerima laporan warga dan diminta turun tangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran ini.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, mengingat dana desa merupakan salah satu instrumen vital untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Redaksi01-Alfian
