Tag Archives: #DanaDesa

Bupati Bulungan Tekankan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

PENINGKATAN alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat maupun daerah mendapat perhatian khusus dari Bupati Bulungan, Syarwani. Ia menegaskan, besarnya dukungan anggaran harus dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada Senin (15/09/2025), Syarwani menyampaikan bahwa desa merupakan garda terdepan …

Read More »

Dana Desa dan CSR Siap Bantu Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kadungora

KEPEDULIAN sosial kembali mengemuka di Kabupaten Garut setelah kondisi rumah milik Abah Endin, warga Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, terungkap ke publik. Rumah reyot yang dihuni lima jiwa ini nyaris ambruk dan membahayakan penghuninya. Sabtu (13/09/2025), sejumlah pihak meninjau langsung kediaman Abah Endin yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dari hasil kunjungan itu, …

Read More »

Kejari OKU Gelar Bimtek Advokasi Hukum untuk Perangkat Desa

TIM Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) memberikan bimbingan teknis (Bimtek) advokasi hukum bagi perangkat desa se-Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya pada Rabu (10/09/2025). Kegiatan yang berlangsung di ruang Kantor Kepala Desa Bunglai ini dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh puluhan kepala desa serta perangkat desa setempat. Bimtek …

Read More »

Gubernur Sulbar Kepala Desa Harus Transparan Kelola Dana Desa

GUBERNUR  Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang benar, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan perangkat desa tahun anggaran 2025, yang digelar di Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi …

Read More »

Afif Nurhidayat Transparansi Kunci Kepercayaan Publik Desa

PEMERINTAH Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam rapat koordinasi bersama Paguyuban Kepala Kelurahan dan Kepala Desa Wonosobo (PKKW) yang digelar di Pendopo Pringgitan, Bupati Afif Nurhidayat menyampaikan bahwa desa-desa di wilayahnya telah berupaya menjalankan prinsip transparansi sesuai aturan. Namun, menurutnya, keterbukaan …

Read More »

Seluma Bahas Regulasi Baru Dana Desa dalam Rapat Koordinasi

PEMERINTAH Kabupaten Seluma menggelar rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas implementasi sejumlah regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pertemuan ini berfokus pada tiga aturan utama, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 10 Tahun 2025, …

Read More »

Monev Dana Desa Kota Baru Santan Pastikan Transparansi Anggaran

PEMERINTAH Desa Kota Baru Santan, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan Dana Desa tahap I tahun 2025 pada Kamis (04/08/2025). Kegiatan ini dipimpin tim Kecamatan Tubei dengan didampingi pendamping desa, BPD, serta Babinsa yang ikut terlibat dalam proses pengawasan. Fokus utama pelaksanaan Monev adalah memastikan …

Read More »

Bedah Rumah Jadi Bukti Nyata Pemdes Loa Janan Ulu Peduli Warga

PEMERINTAH Desa (Pemdes) Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, terus memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Anggaran Dana Desa (ADD). Salah satu program yang menjadi andalan adalah Bedah Rumah, yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada Sabtu (06/09/2025), Pemdes Loa Janan Ulu menegaskan bahwa program tersebut telah menjadi …

Read More »

Realisasi Dana Desa Aceh Tenggara Tersendat, Minim Pendampingan Jadi Sorotan

PENCAIRAN dana desa tahap dua di Kabupaten Aceh Tenggara sudah berlangsung beberapa pekan terakhir. Namun, realisasi kegiatan di lapangan dinilai masih berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Keterlambatan ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Bukan hanya karena kendala teknis, melainkan juga dianggap dipengaruhi minimnya sosialisasi dan pendampingan yang seharusnya …

Read More »

LSM Desak Inspektorat Konawe Utara Umumkan Hasil Audit BUMDes

POLEMIK pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali mencuat. Sejumlah LSM di daerah mendesak Inspektorat Kabupaten Konawe Utara agar tidak menutup-nutupi hasil pemeriksaan BUMDes periode 2017–2024. Tuntutan ini muncul lantaran banyak BUMDes di lapangan dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Sebagian hanya sebatas papan nama, sementara usaha yang digadang-gadang sebagai motor …

Read More »