Tag Archives: #DanaDesa

20 Desa di Natar Rampungkan Musrenbangdes 2025

PANDEGLANG DESA NUSANTARA Sebanyak 20 desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, telah menyelesaikan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026, hingga Senin (27/10/2025). Kegiatan Musrenbangdes ini dihadiri langsung oleh Camat Natar, Sekretaris Camat, Kasi Ekonomi Pembangunan, unsur pemerintahan kecamatan, tokoh masyarakat, serta lembaga desa. Dalam kesempatan …

Read More »

Pemkab Kupang Dorong Desa Percepat Pengajuan Dana Desa dan ADD

KUPANG DESA NUSANTARA Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, membuka rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan di Aula Kantor Bupati Kupang. Rapat tersebut menjadi wadah konsolidasi dan evaluasi lintas tingkat pemerintahan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Dalam …

Read More »

Pemkab Aceh Selatan Tegaskan Tak Ada Pemotongan Dana Desa

TAPAKTUAN DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemotongan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), sebagaimana sebelumnya disorot oleh praktisi hukum Misbar RB, S.H. Pemerintah daerah memastikan bahwa yang dilakukan hanyalah penyesuaian administratif sesuai regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Kepala Dinas …

Read More »

Alokasi Dana Desa Kulonprogo 2026 Turun, Pembangunan Kalurahan Terancam

KULONPROGO DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memperkirakan alokasi dana desa tahun 2026 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini. Kondisi ini berpotensi memengaruhi berbagai kegiatan operasional serta pembangunan di tingkat kalurahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK Dalduk KB) Kabupaten Kulonprogo, Muhadi, menyampaikan bahwa besaran alokasi dana …

Read More »

Pemerintah Dorong Desa Bentuk Koperasi Merah Putih untuk Akses Dana Desa

PURWOREJO DESA NUSANTARA Pemerintah pusat terus mendorong pembentukan dan pengaktifan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian ekonomi desa. Melalui koperasi ini, setiap desa berpeluang mengakses pendanaan hingga 30 persen dari pagu Dana Desa tahun berjalan. Kebijakan ini merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi berbasis desa …

Read More »

Penyaluran BLT-DD Hutan Panjang Berjalan Tertib dan Transparan

HUTAN PANJANG DESA NUSANTARA Pemerintah Desa Hutan Panjang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap 10, 11, dan 12 kepada 38 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran berlangsung di balai desa dan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa Hutan Panjang, Aceng, S.Hum. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah desa …

Read More »

BPK dan DPR RI Dorong Akuntabilitas Dana Desa di Ciamis

CIAMIS DESA NUSANTARA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia bersama Komisi XI DPR RI menggelar Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Islamic Center Kabupaten Ciamis, pada Senin (20/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Nasdem, Dr. Sohibul Imam, CPA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan …

Read More »

Pemerintahan Desa Tumbang Tawan Lumpuh, Dana Desa Belum Cair Sejak Maret

KOTAWARINGIN DESA NUSANTARA Warga Desa Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengeluhkan lumpuhnya aktivitas pemerintahan desa karena Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2025 belum dicairkan sejak Maret 2025. Keluhan warga mencuat saat Anggota DPRD Kotim Dapil 5, Hendra Sia, melakukan kegiatan …

Read More »

Empat Kades di Sergai Diduga Abaikan Transparansi APBDes

SERDANG BEDAGAI DESA NUSANTARA Empat kepala desa di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), diduga lalai dalam menjalankan kewajiban memasang plank Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kantor desa masing-masing. Padahal, pemasangan plank APBDes merupakan kewajiban hukum sebagai bentuk transparansi publik dalam pengelolaan keuangan desa. Kewajiban tersebut telah …

Read More »

Pemerintahan Desa Tumbang Tawan Lumpuh, ADD dan DD Belum Cair Sejak Maret

SANTUAI DESA NUSANTARA Aktivitas pemerintahan Desa Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai, lumpuh total sejak Maret 2025. Warga desa mengeluhkan tidak berjalannya roda pemerintahan akibat belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Keluhan tersebut mencuat saat Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Hendra Sia, melakukan …

Read More »