Tag Archives: Akses Keadilan

MEDAN – Akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diperkuat melalui peresmian 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dilakukan Kementerian Hukum (Kemenkum). Kehadiran ribuan Posbankum tersebut diharapkan mampu mempermudah warga memperoleh konsultasi, pendampingan, hingga penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus menempuh proses …

BANYUWANGI – Upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat pedesaan terus dilakukan Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi melalui program sidang keliling. Pada Jumat (5/6/2026), sebanyak 16 perkara perceraian disidangkan di Balai Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, sebagai bagian dari pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau warga wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan sidang keliling …

MATARAM – Kongres Advokat Indonesia (KAI) meluncurkan Gerakan Seribu Paralegal (GSP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa. Program yang digelar bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI itu menargetkan terbentuknya pendamping hukum masyarakat di berbagai wilayah pelosok agar warga lebih memahami …

PANGANDARAN – Akses layanan hukum bagi masyarakat desa terus diperkuat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Upaya tersebut disosialisasikan kepada aparatur dan tokoh masyarakat di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, sebagai bagian dari penguatan perlindungan hukum hingga ke tingkat akar rumput. Kantor Wilayah Kementerian …

SUMENEP – Akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sumenep (Sumenep), Jawa Timur (Jatim), masih terbatas. Hingga saat ini, baru sekitar 30 desa dari total 334 desa yang tengah mengupayakan pembentukan Posko Bantuan Hukum (Posbankum), sehingga sebagian besar warga desa masih belum memiliki layanan hukum yang mudah …

BURU SELATAN – Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku, terus diperkuat melalui optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kecamatan Waesama. Program ini difokuskan untuk meningkatkan pelayanan hukum serta edukasi bagi warga hingga tingkat desa melalui kolaborasi pemerintah, paralegal, dan aparatur desa. Kegiatan optimalisasi …

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa dengan mengukuhkan 40 Kepala Desa (Kades) sebagai paralegal bersertifikat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, setelah para kades menyelesaikan …

HALMAHERA TIMUR – Penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa terus didorong melalui pembinaan dan pelatihan yang melibatkan kepala desa (kades) dan paralegal sebagai ujung tombak penyelesaian konflik serta penjaga akses keadilan masyarakat. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan pembinaan Posbankum di Kabupaten …

PONTIANAK – Akses keadilan bagi masyarakat desa di Kalimantan Barat (Kalbar) diperkuat melalui peningkatan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalbar melalui koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum di Jakarta. Koordinasi yang berlangsung pada Kamis …

KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa melalui pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi desa dan kelurahan se-Katingan yang digelar pada 6–7 April 2026. Pelatihan yang berlangsung di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Katingan ini dilaksanakan secara hybrid dengan menggabungkan metode tatap …