Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOJONEGORO – Sebanyak 19 desa di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 ini menerima alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp2,116 miliar, yang bertujuan untuk memperkuat program-program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya sinergi antara program BKK dengan berbagai inisiatif lokal. Ia menyebutkan bahwa bantuan ini akan terintegrasi dengan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, seperti Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), Program Domba Sejahtera, Kolam Lele Keluarga (Kolega), serta E-Bakul (Elektronik Bakul) yang mendorong pertumbuhan usaha lokal.
“Semoga sinergitas dan kolaborasi ini terus terjalin dalam upaya penanganan kemiskinan dan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya dalam siaran tertulis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (10/7/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmudin, menjelaskan bahwa alokasi BKK tersebar di 19 desa yang berada di 16 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Ngraho, Tambakrejo, Ngasem, Balen, Kedungadem, Kepohbaru, Temayang, Baureno, Dander, Malo, Padangan, Purwosari, Sekar, Bojonegoro, Kapas, dan Kalitidu.
Adapun rincian penggunaan anggaran BKK, yakni enam desa mendapatkan program Jatim Puspa sebesar Rp702,87 juta, delapan desa menerima program Pemberdayaan BUM Desa sebesar Rp800 juta, dan lima desa lainnya menerima program Desa Berdaya senilai Rp500 juta. Selain itu, juga dialokasikan dana sebesar Rp114 juta untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kabupaten.
“Nantinya 19 desa penerima bantuan modal akan mendapat beberapa kegiatan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan agar bisa mengembangkan usahanya guna peningkatan pendapatan di tahun berikutnya,” jelas Machmudin.
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah mendorong keluarga penerima manfaat untuk mandiri dan lepas dari program keluarga harapan (graduasi PKH).
Redaksi03
