Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SETELAH puluhan tahun berada di balik tirai sistem pendidikan yang tak selalu berpihak, ratusan guru honorer di Kabupaten Lebak akhirnya mendapat pengakuan formal melalui pelantikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin (30/06/2025).
Bukan hanya sekadar seremoni, pelantikan ini menjadi simbol pembalasan atas penantian panjang dan perjuangan sunyi para pendidik yang selama ini menopang jalannya pendidikan dasar hingga menengah di daerah. Sosok seperti Anisyah (56), yang telah mengabdi sebagai guru honorer di SMP Negeri 4 Rangkasbitung sejak 1994, kini akhirnya bisa berdiri tegak menyandang status ASN PPPK.
“Bukan hanya tentang status, tapi ini tentang harga diri dan pengakuan,” kata seorang guru honorer lain yang turut dilantik, menggambarkan suasana haru di momen tersebut.
Bertahun-tahun berada dalam ketidakpastian membuat banyak guru honorer merasa seolah tidak terlihat. Mereka bekerja di tengah keterbatasan, gaji minim, dan tanpa jaminan masa depan. Bagi banyak orang seperti Anisyah, surat keputusan pengangkatan ini adalah lebih dari sekadar administrasi—ia menjadi simbol bahwa negara mulai menepati janji.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistemik dalam penataan tenaga pendidik. Namun, pertanyaannya adalah: mengapa butuh waktu hingga tiga dekade untuk sebuah pengakuan?
Pengangkatan PPPK massal ini membuka kembali diskusi soal reformasi ketenagakerjaan di sektor pendidikan. Sebab, di balik momen haru, masih ada ribuan tenaga honorer lain yang belum tersentuh kebijakan serupa.
Melalui pelantikan ini, suara-suara yang selama ini terpinggirkan akhirnya mendapat ruang. Tapi pekerjaan belum selesai—keadilan bagi guru honorer masih membutuhkan langkah konsisten dan menyeluruh.
Redaksi01-Alfian
