Mendes Buka Suara soal Dana Desa Rp34,57 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

Mendes Yandri Susanto menegaskan dana desa yang dialokasikan untuk KDKMP tetap menjadi aset desa, sementara kebijakan penggunaannya tengah diuji di Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA – Perdebatan mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini menjadi perhatian dalam pengujian kebijakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan, dana yang dialokasikan untuk program tersebut tetap menjadi aset desa, bukan diambil alih pemerintah pusat.

“Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa,” kata Yandri seusai menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Jumat (20/11/2026), sebagaimana diberitakan Antara.

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi permohonan pengujian sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan KDKMP. Para pemohon mempersoalkan kebijakan pengalokasian dana desa karena dinilai berpotensi mengurangi ruang desa dalam menentukan prioritas pembangunan melalui musyawarah desa.

Yandri berpandangan, pembangunan fasilitas koperasi justru dapat memperkuat sarana usaha dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan. Ia menilai koperasi tersebut dirancang sebagai wadah penggerak perekonomian di tingkat desa.

“Karena Kopdes itu memang menjadi alat pemerintah dan akan menjadi gerakan ekonomi di desa,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terus menjalin komunikasi dengan 10 asosiasi desa. Yandri menyebut kepala desa yang ditemuinya, termasuk melalui koordinasi dengan asosiasi tersebut, belum menyampaikan keberatan terhadap keberadaan KDKMP.

Meski menyampaikan dukungan terhadap program itu, Yandri mengatakan pemerintah menghormati langkah pihak-pihak yang mengajukan pengujian undang-undang ke MK. Hingga Jumat, kementeriannya juga belum diminta memberikan keterangan dalam perkara tersebut dan masih menunggu perkembangan persidangan.

Sebelumnya, MK menggelar sidang perbaikan permohonan perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026). Perkara tersebut menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Desa, UU Perkoperasian, serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Permohonan diajukan Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Para pemohon antara lain menilai pengalokasian dana desa untuk KDKMP berpotensi mengesampingkan kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah desa.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan penyesuaian alokasi dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mengatur alokasi sebesar 58,03 persen dari pagu dana desa setiap desa untuk mendukung implementasi KDKMP, dengan nilai total mencapai Rp34,57 triliun secara nasional.

Skema pembiayaan pembangunan fisik koperasi juga diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026. Aturan itu mengatur pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP, dengan batas maksimal Rp3 miliar per unit, bunga 6 persen per tahun, serta jangka waktu pembiayaan 72 bulan.

Pasal 2 ayat (6) PMK tersebut menyebutkan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi yang dibangun melalui skema pembiayaan itu menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa. Ketentuan kepemilikan aset tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan kebijakan, terutama terkait kepastian manfaat program bagi desa.

Perkembangan perkara di MK akan menjadi bagian penting dalam menentukan kepastian pelaksanaan kebijakan KDKMP. Di tengah upaya pemerintah mendorong ekonomi desa melalui koperasi, pengaturan penggunaan dana dan kejelasan kepemilikan aset tetap menjadi perhatian agar program berjalan sejalan dengan kewenangan serta kebutuhan pembangunan masing-masing desa. []

Redaksi 01

About redaksi01

Check Also

Koperasi Beras Didorong Ambil Alih Pengolahan hingga Pemasaran

PDF 📄Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi desa mengambil peran dalam penyerapan, pengolahan, dan pemasaran …

Muhaimin Dorong Bunga Pembiayaan PNM Mekaar Turun dari 23 Persen ke 8 Persen

PDF 📄Pembukaan 1001 Pasar Rakyat di Kubu Raya menjadi momentum mendorong akses pembiayaan yang lebih …

Melon Hidroponik Desa Ganggangpanjang Tembus Jakarta dan Palembang

PDF 📄BUMDes Jaya Raya Desa Ganggangpanjang mengembangkan melon premium berbasis hidroponik dan teknologi IoT yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *