Penerapan SIDEKA-NG di seluruh desa mengantarkan Lombok Barat meraih penghargaan terbaik pertama nasional berkat pengembangan layanan administrasi, pengelolaan informasi, dan publikasi pemerintahan berbasis digital.
LOMBOK BARAT – Digitalisasi pelayanan administrasi di seluruh desa mengantarkan Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB), meraih penghargaan terbaik pertama tingkat nasional dalam penerapan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Next Generation (SIDEKA-NG). Penghargaan dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan publik berbasis teknologi hingga ke tingkat desa.
Keberhasilan tersebut tidak hanya dinilai dari penggunaan teknologi, tetapi juga dari penerapan sistem informasi yang mendukung pengelolaan data, publikasi kegiatan pemerintahan, serta pelayanan administrasi masyarakat di seluruh desa di Lobar.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lobar, Rizky Bani Adam, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan desa.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lombok Barat mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten terbaik pertama di Indonesia dalam implementasi SIDEKA-NG. Ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi pelayanan pemerintahan desa,” ungkapnya, Jumat (20/11/2026), sebagaimana diberitakan Inside Lombok, Sabtu (21/11/2026).
Melalui SIDEKA-NG, setiap desa memiliki situs web yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, memublikasikan kegiatan pemerintahan, serta menyediakan akses terhadap sejumlah layanan administrasi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan surat pengantar dan surat keterangan tanpa harus selalu mendatangi kantor desa secara langsung.
Sistem tersebut juga dirancang untuk membantu pemerintah desa menghasilkan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Format persuratan yang tersedia mengacu pada pedoman administrasi pemerintahan desa, termasuk ketentuan dari Kement
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara