JAKARTA – Sebanyak 13 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) disiapkan sebagai jalur penyaluran pembiayaan pertanian dengan bunga yang ditargetkan hanya 8–9 persen per tahun. Skema ini dirancang untuk memperluas akses modal petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang selama ini menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi petani.
“Kredit petani ini kan Presiden itu ingin kita memutus mata rantai rentenir,” ujar Dony, Rabu (18/11/2026), sebagaimana diberitakan Rakyat Aceh, Rabu, (18/11/2026).
Menurut Dony, pemerintah berupaya menekan bunga pinjaman yang sebelumnya dapat mencapai 48 persen menjadi sekitar 8–9 persen per tahun. Penurunan biaya pembiayaan tersebut diharapkan mengurangi beban petani sehingga pendapatan dari kegiatan produksi pertanian dapat meningkat.
“Dampaknya terhadap pendapatan petani luar biasa. Kalau bunganya 9 persen dan siklusnya dua kali dalam setahun, berarti satu siklus itu bunganya cuma 4,5 persen,” ujarnya.
Persiapan skema pembiayaan telah dibahas bersama jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta. Pembahasan mencakup penyusunan produk kredit, strategi sosialisasi, serta tahapan pelaksanaan program.
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 13 ribu Kopdes Merah Putih sebagai mitra penyaluran pembiayaan. Koperasi yang dilibatkan akan dipilih berdasarkan pemetaan dan tingkat kesiapan masing-masing untuk memastikan penyaluran kredit berjalan terarah serta meminimalkan risiko kredit bermasalah.
Tidak hanya menyediakan akses permodalan, koperasi juga dirancang menjadi penyedia kebutuhan produksi pertanian, seperti pupuk dan bibit. Pembiayaan bahkan dapat disalurkan dalam bentuk barang agar bantuan yang diterima petani benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan usaha tani.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menilai penguatan koperasi perlu mencakup seluruh rangkaian kegiatan ekonomi pertanian. Peran koperasi tidak boleh berhenti pada penyediaan modal dan kebutuhan produksi, tetapi juga harus membantu petani memperoleh akses pemasaran setelah masa panen.
“Petani harus masuk rantai pasok pasca-panen,” kata Farida.
Ia menjelaskan, Kopdes Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi secara mandiri. Melalui kelembagaan koperasi, hasil pertanian diharapkan tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi juga dapat dikembangkan agar memiliki nilai tambah.
“Tujuan akhirnya sederhana. Kita bisa memproduksi pangan sendiri, mengelolanya sendiri, dan kesejahteraannya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Itulah kemandirian pangan yang sesungguhnya,” ucapnya.
Keterlibatan koperasi dalam pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil panen diharapkan dapat membangun ekosistem usaha tani yang lebih terintegrasi. Jika berjalan sesuai rencana, skema tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar petani, mengurangi beban biaya pinjaman, serta mendukung kemandirian pangan nasional. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara