PESAWARAN – Pengelolaan modal, aset, dan keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pesawaran diperkuat melalui pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran. Upaya tersebut diwujudkan melalui Program Inovasi Andan Jejama BUMDes (AJB) yang bertujuan mencegah persoalan hukum sekaligus meningkatkan profesionalisme usaha ekonomi desa.
Program yang digagas Kejari Pesawaran bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) itu diluncurkan di Balai Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, kejaksaan, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), pemerintah desa, serta pengelola BUMDes.
Bupati Pesawaran Nanda Indira B. menegaskan, keberhasilan BUMDes tidak semestinya hanya dinilai dari keuntungan usaha atau banyaknya unit bisnis yang dijalankan. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ekonomi desa harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara luas.
“Kita ingin membangun ekosistem ekonomi desa yang saling menguntungkan. BUMDes harus berkembang, tetapi masyarakat sebagai pilar utamanya juga harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari perputaran ekonomi tersebut,” ujar Nanda.
Menurutnya, BUMDes perlu mengambil peran lebih besar dalam menghubungkan hasil pertanian, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komoditas lokal dengan pasar. Dengan akses pemasaran yang lebih baik, produk masyarakat berpeluang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus memperluas perputaran uang di tingkat desa.
Nanda menambahkan, pengembangan usaha desa membutuhkan manajemen yang profesional, transparan, dan berintegritas. Karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar AJB tidak hanya menjadi program pembinaan, tetapi juga dapat diterapkan sebagai model penguatan ekonomi desa di wilayah lainnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesawaran Umi Kalsum mengatakan, BUMDes memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Namun, potensi tersebut harus didukung pengelolaan kelembagaan dan keuangan yang tertib. Penyertaan modal dari pemerintah desa, pemanfaatan aset, serta pertanggungjawaban hasil usaha harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.
“Melalui program AJB, Kejaksaan hadir tidak hanya dalam fungsi penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan, penerangan hukum, dan pendampingan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami ingin mendorong agar setiap kegiatan usaha desa dapat berjalan dengan baik, memiliki kepastian hukum, dan terhindar dari permasalahan hukum,” kata Umi.
Ia menegaskan, penerapan tata kelola yang baik harus dimulai sejak penyusunan rencana usaha, pelaksanaan kegiatan, hingga penyampaian pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pengelola BUMDes lebih memahami kewajiban hukum sekaligus mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Dampak pembinaan terhadap usaha desa juga menjadi perhatian Kepala Desa (Kades) Purworejo, Suminto. Ia menyambut positif peluncuran AJB karena desanya telah memiliki BUMDes Surya Indigo yang mengelola sejumlah kegiatan ekonomi, mulai dari pasar desa, peternakan burung puyuh, pertanian hidroponik, produksi bata merah, hingga pelayanan masyarakat.
Meski memiliki beberapa unit usaha, pengembangan BUMDes Surya Indigo masih menghadapi keterbatasan modal. Suminto berharap program AJB disertai pembinaan berkelanjutan dan dukungan permodalan agar kapasitas usaha dapat ditingkatkan.
“Kami berharap melalui program ini pembinaan terhadap BUMDes dapat terus dilakukan, sehingga menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan usaha desa. Selama ini, pengembangan usaha masih mengandalkan modal yang tersedia. Karena itu, kami berharap ke depan ada dukungan dan penguatan permodalan agar BUMDes dapat terus tumbuh,” ujarnya.
Dalam rangkaian peluncuran program, Nanda bersama rombongan juga meninjau beberapa unit usaha BUMDes Surya Indigo, termasuk produksi bata merah, budidaya sayuran hidroponik, dan peternakan burung puyuh.
Keberadaan berbagai unit usaha tersebut menunjukkan peluang pengembangan ekonomi yang dapat digarap melalui BUMDes. Melalui pendampingan hukum, peningkatan kapasitas pengelola, dan penguatan permodalan, program AJB diharapkan mampu mendorong usaha desa menjadi lebih mandiri, akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara