Polemik KDKMP Mengemuka, Pakar Jelaskan Rangkaian Aturan Hukumnya

Indonesian Bureaucracy & Service Watch menjelaskan landasan hukum KDKMP yang mencakup UUD 1945, UU Perkoperasian, dua Instruksi Presiden, dan Peraturan Presiden tentang tata kelola koperasi.

JAKARTA – Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki landasan hukum berjenjang, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis pemerintah. Rangkaian aturan tersebut menjadi dasar pembentukan sekaligus pedoman penyelenggaraan koperasi, di tengah polemik program dan uji materi yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika, menjelaskan bahwa fondasi konstitusional koperasi terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan itu menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Kalau kita runut dari atas, pegangan paling dasarnya ada di UUD 1945, tepatnya Pasal 33 ayat (1). Isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu bentuk nyata dari semangat tersebut, dan KDKMP lahir dari situ,” ujar Nova dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026), sebagaimana diberitakan Akurat.

Selain konstitusi, kerangka hukum koperasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, undang-undang tersebut dinyatakan tetap berlaku hingga terbentuk undang-undang perkoperasian yang baru.

Nova menilai keberlanjutan pemberlakuan aturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi kegiatan perkoperasian, termasuk operasional KDKMP.

“Yang menetapkan UU 25/1992 tetap berlaku itu Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi selama undang-undang yang baru belum ada, aturan itu menjadi pegangan semua koperasi, termasuk KDKMP. Koperasi yang dibentuk di bawahnya punya kepastian hukum,” katanya.

Pada tingkat pelaksanaan, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan itu kemudian dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pedoman pengaturan program tersebut.

Nova menjelaskan, setiap regulasi memiliki fungsi berbeda. Inpres berperan memberikan arahan percepatan pelaksanaan, sedangkan Perpres mengatur tata kelola, pembagian peran, dan mekanisme penyelenggaraan koperasi.

“Inpres itu ibarat penggerak, sedangkan Perpres yang mengatur bagaimana koperasi ini dijalankan, siapa berperan apa, dan bagaimana tata kelolanya. Jadi aturannya berlapis, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan presiden. Masyarakat perlu melihat gambaran utuh ini supaya diskusinya sehat dan berdasarkan fakta,” ujar Nova.

Penjelasan mengenai hierarki aturan tersebut menjadi penting agar pembahasan KDKMP tidak hanya berpusat pada pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan dasar konstitusional dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Pemahaman terhadap fungsi setiap regulasi diharapkan membantu masyarakat menilai kebijakan koperasi secara utuh dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. []

 Redaksi 01

About redaksi01

Check Also

Pemkab Belu Ingatkan Warga, Sampah di Hutan Bisa Cemari Air Bersih

PDF 📄Temuan sampah rumah tangga dan pencemaran bakteri E. coli pada sumber air mendorong Pemerintah …

Angka Stunting Ambon Turun Menjadi 279 Kasus

PDF 📄Pemkot Ambon mengapresiasi kader Posyandu dan PKK serta melibatkan OPD melalui program orang tua …

Posbindu PTM di Desa Tangkas Diikuti 53 Peserta

PDF 📄Posyandu Siklus Hidup di Desa Tangkas, Kabupaten Banjar, mencatat 146 layanan bagi berbagai kelompok …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *